Kuasa Hukum ​3 Tersangka Kasus KBS Desak Kejati Usut Dugaan Aliran Dana ke Oknum DPRD Surabaya

ayojatim.com
Masbuhin (pegang mike), kuasa hukum tiga tersangka kasus korupsi KBS. (Dok. Ayojatim.com).

Ayojatim.com - Tim kuasa hukum tiga pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), yakni EES, MN, dan NW, angkat bicara menanggapi perkembangan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025–2026 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

​Melalui pernyataan sikap resmisnya, pihak kuasa hukum meminta penyidik menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan mendesak pengusutan aliran dana secara menyeluruh, termasuk dugaan keterlibatan oknum DPRD Kota Surabaya.

Baca juga: Pakai Kas KBS Rp2,41 M untuk Tutup Perkara, 2 Direktur hingga Pengacara Jadi Tersangka

​Kuasa hukum ketiga tersangka, Masbuhin, menyatakan bahwa sejak mendampingi kliennya pada Maret 2026, pihaknya mengapresiasi profesionalisme penyidik Pidsus Kejati Jatim dan memastikan kliennya selalu kooperatif.

Namun, ia menyoroti adanya kejanggalan dalam konstruksi penetapan tersangka saat ini yang dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan publik.

​"Poin pertama yang disorot adalah asas kolektivitas dan pertanggungjawaban Badan Pengawas (Bawas)," tegas Masbuhin, Sabtu (21/11/2026).

​Menurutnya, dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bawas bekerja sebagai satu kesatuan organ pengawasan secara kolektif.

Penetapan tersangka yang hanya menyasar satu anggota Bawas, yakni kliennya, EES, sementara ketua dan anggota Bawas lainnya tidak tersentuh hukum, dinilai dapat mengaburkan struktur pertanggungjawaban korporasi.

​Masbuhin menegaskan, setiap kebijakan pengeluaran anggaran, termasuk pos bantuan hukum dan operasional perusahaan, tidak pernah diputuskan secara personal.

Baca juga: Kuasa Hukum Pastikan 4 Pejabat KBS Tak Nikmati Dana Penyelamatan Satwa

Seluruh perencanaan maupun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas.

​"Sehingga pertanggungjawaban hukumnya tidak seharusnya hanya dibebankan kepada satu individu," jelasnya.

​Ia menambahkan, fungsi utama ketua dan seluruh anggota Bawas adalah mencegah kekeliruan administratif maupun penyimpangan. Jika selama rentang 2025–2026 dinilai terjadi kekeliruan tata kelola, pembiaran kebijakan tanpa koreksi resmi merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan yang juga wajib diuji secara hukum.

​Selain persoalan kolektivitas Bawas, tim hukum juga mendesak Kejati Jatim menerapkan prinsip follow the money secara tuntas hingga ke luar jajaran internal BUMD.

Baca juga: Terbukti Korupsi Rp10 Miliar, Eks Dirut KBS Ditahan Kejari Surabaya

​"Prinsip follow the money tidak boleh berhenti hanya pada jajaran internal pelaksana PDTS KBS. Kami meminta penyidik juga menelusuri aliran dana honorarium narasumber yang diduga diterima oleh oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya, yang secara fungsi justru merupakan mitra pengawas BUMD," papar Masbuhin.

​Tim kuasa hukum memastikan ketiga kliennya tidak menikmati sepeser pun dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, mereka mengklaim kliennya justru berhasil mencatatkan kontribusi nyata berupa penyetoran dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

​"Kami berharap penyidik Kejati Jatim dapat mengembangkan perkara ini secara transparan dan objektif. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terlibat dalam lingkaran kebijakan maupun menerima manfaat finansial dari kas PDTS KBS harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban yang setimpal," pungkasnya.

Editor : Zain Ahmad

Wisata dan Kuliner
Berita Populer
Berita Terbaru