SURABAYA – Persoalan hukum tidak selalu bermula dari ruang sidang. Terkadang, masalah justru hadir dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Mulai dari perselisihan antaranggota keluarga, persoalan warisan, utang piutang, hingga konflik dengan tetangga.
Di era digital, persoalan semakin beragam. Penipuan jual beli online, ancaman melalui WhatsApp, pinjaman online, hingga perselisihan bisnis menjadi bagian dari risiko yang bisa dihadapi siapa saja.
Sayangnya, tidak semua orang memahami bagaimana harus bersikap ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Bahkan, sebagian masyarakat baru mencari tahu hak dan kewajibannya setelah masalah terlanjur membesar.
Berangkat dari kondisi tersebut, Kantor Hukum Arief Wibisono & Rekan menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Proses Penegakan Hukum Tanpa Melanggar Hukum” di Hotel Gunawangsa, Manyar, Surabaya, Senin (16/11/2026).
Sekitar 20 peserta dari berbagai latar belakang profesi hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka di antaranya notaris asal Jember Dhani Satria Wijaya, S.H., M.Kn.; Andrean Hermawan, S.E., Ak., BKP., CMFDF, CLAA, CLC, CBTA; pengusaha travel Wahyu Thera; serta Founder Arunika sekaligus pemerhati perempuan, Desta.
Pertemuan lintas profesi itu tidak sekadar menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga mengajak peserta melihat hukum sebagai kebutuhan sehari-hari, bukan sesuatu yang hanya berkaitan dengan pengacara, polisi, jaksa, maupun hakim.
Arief Wibisono, yang akrab disapa Mas Wibi, mengawali pembahasan dengan mengingatkan bahwa hukum bisa bersentuhan dengan siapa saja, kapan saja, bahkan di lingkungan keluarga sendiri.
Perselisihan suami istri, hak asuh anak, pembagian warisan, hingga persoalan utang piutang merupakan contoh masalah yang dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila tidak diselesaikan dengan tepat.
Karena itu, menurut Arief, masyarakat tidak seharusnya menunggu sampai berhadapan dengan masalah untuk mulai belajar hukum.
Pengetahuan hukum, kata dia, merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga. Ilmu yang dipelajari hari ini bisa menjadi bekal ketika seseorang harus mengambil keputusan penting di kemudian hari.
Pesan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai pentingnya menghadirkan paralegal di tengah masyarakat.
Dalam pemahaman umum, persoalan hukum kerap dianggap rumit dan hanya bisa diselesaikan oleh kalangan profesional. Padahal, ada peran lain yang dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman awal, yakni paralegal.
Arief menjelaskan, paralegal dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan akses bantuan hukum. Perannya mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum dasar, mediasi dan negosiasi, investigasi serta penelitian perkara, pendampingan di luar pengadilan, hingga membantu penyusunan dokumen hukum.
Paralegal juga dapat mengambil bagian dalam pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.
Namun, ada batas yang tidak boleh dilampaui. Paralegal bekerja dalam kerangka pemberian bantuan hukum dan berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. Mereka tidak dapat menggantikan kedudukan advokat dalam persidangan.
Pemahaman mengenai batas kewenangan ini menjadi penting agar niat membantu masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru.
Dalam FGD tersebut, peserta juga diperkenalkan dengan landasan hukum keberadaan paralegal, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
FGD bocorkan 5 Langkah Ketika Masyarakat Berhadapan dengan Masalah Hukum
Tidak semua persoalan harus langsung berakhir di meja pengadilan. Ada tahapan yang perlu dipahami masyarakat sebelum mengambil tindakan.
Arief membagikan lima langkah awal yang dapat dilakukan ketika seseorang menghadapi persoalan hukum.
Pertama, jangan panik dan hindari mengambil keputusan saat emosi. Kedua, kumpulkan bukti, termasuk dokumen, foto, video, keterangan saksi, maupun percakapan digital.
Ketiga, pahami jenis persoalan yang dihadapi, apakah termasuk ranah perdata, pidana, administrasi, atau keluarga. Keempat, upayakan penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi apabila memungkinkan dan aman.
Kelima, jangan ragu meminta bantuan profesional, baik advokat maupun lembaga bantuan hukum, ketika persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Selain pemahaman hukum, integritas juga menjadi bekal penting bagi seorang paralegal. Mereka dituntut menjaga kerahasiaan identitas masyarakat, tidak menjanjikan kemenangan perkara, tidak memungut biaya secara tidak sah, serta tidak menyebarkan informasi hukum yang belum jelas kebenarannya.
Paralegal juga tidak boleh menggunakan pengetahuan hukum untuk memprovokasi konflik atau menakut-nakuti masyarakat.
Melalui diskusi tersebut, Arief berharap pemahaman hukum dapat tumbuh di tengah masyarakat dan melahirkan lebih banyak individu yang peduli terhadap persoalan hukum di lingkungan sekitarnya.
Harapannya, peserta tidak hanya membawa pulang pengetahuan dari forum diskusi, tetapi juga mampu membagikannya kepada keluarga, tetangga, dan komunitas masing-masing.
Sebab, masyarakat yang memahami hukum bukan berarti harus menjadikan setiap orang sebagai pengacara. Lebih dari itu, setiap orang diharapkan mengetahui haknya, memahami kewajibannya, serta mampu mengambil langkah yang benar ketika menghadapi persoalan.
Menutup kegiatan, Arief menyampaikan pesan yang menjadi inti dari seluruh pembahasan.
“Jangan pernah menggunakan hukum untuk menakut-nakuti orang lain. Mari kita gunakan pengetahuan hukum untuk melindungi sesama,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa hukum semestinya hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan. Di tengah masyarakat, paralegal diharapkan bukan menjadi sosok yang menambah ketakutan, melainkan menjadi sahabat warga yang membantu membuka jalan ketika persoalan hukum datang.
Editor : Amal Jaelani