SURABAYA – Rencana relokasi sejumlah pabrik asal China ke Kawasan Industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dinilai dapat menjadi momentum untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Madura.
Rencana tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Wiraraja Madura Industrial Estate dan Guangdong Fenyong ASEAN Industrial Park melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan China.
Akademisi asal Sumenep sekaligus Dosen Pariwisata Universitas Terbuka (UT) Surabaya, Sucipto, menyambut positif rencana masuknya investasi tersebut. Menurutnya, perkembangan industri berpotensi memberikan efek berantai terhadap perekonomian Madura.
“Ya, saya rasa itu bagus ya, karena adanya investasi, apalagi ini dari Cina terhadap pembangunan di Madura pasti akan ada dampak atau multiplier effect-nya itu sangat besar,” ujar Sucipto, Senin (6/10/2026).
Namun, ia mengingatkan agar manfaat investasi tidak berhenti pada pertumbuhan aktivitas industri. Penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi salah satu indikator utama agar masyarakat Madura dapat merasakan dampaknya secara langsung.
Kompetensi Tenaga Kerja Lokal Perlu Disiapkan
Sucipto mengatakan masyarakat lokal perlu dipersiapkan sejak awal dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut dinilai penting agar peluang kerja yang muncul tidak justru lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.
“Terutama kepada serapan yang perlu dikawal nanti terhadap serapan tenaga kerja yang dari masyarakat lokal. Nah, itu nanti yang perlu dikawal bersama-sama sehingga masyarakat langsung bisa mendapatkan dampak dari keberadaan industri tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi.
“Jadi saya menganggapinya yang pertama adalah masyarakatnya. Memang harus dibarengi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga kompetensi itu nanti benar-benar mendukung terhadap keberadaan industri tersebut,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pelaku industri, perguruan tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dinilai perlu membangun komunikasi sejak awal.
Sucipto menilai keterlibatan tokoh masyarakat juga penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah industrialisasi serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Nah tentu itu harus duduk bersama semua stakeholder termasuk adalah masyarakat, melalui mungkin melalui tokoh-tokoh sentral di masyarakat untuk duduk bareng sehingga semuanya bisa satu memiliki pemahaman yang sama,” katanya.
Ia berharap industrialisasi di Bangkalan tidak hanya mendatangkan investasi, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat sekitar.
“Jangan sampai nanti ada konflik, apalagi itu yang tidak kita harapkan. Duduk bersama sehingga mempunyai pemahaman yang sama bahwa adanya investasi dalam bentuk industri di Bangkalan itu nanti memang untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Bangkalan, khususnya di masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Industri Hotel dan Kuliner Dinilai Ikut Punya Peluang
Menurut Sucipto, dampak industrialisasi tidak hanya akan dirasakan sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas industri diperkirakan turut meningkatkan mobilitas pekerja, pelaku usaha, mitra bisnis hingga tamu dari luar daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu diantisipasi pemerintah daerah dengan menyiapkan sektor pendukung, salah satunya akomodasi.
Sucipto menilai Bangkalan perlu memperkuat ketersediaan hotel yang mampu memenuhi kebutuhan tamu dari luar daerah. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Pamekasan dan Sumenep yang dinilainya telah memiliki pilihan akomodasi untuk mendukung berbagai kegiatan.
“Jadi artinya hotel-hotel yang layak agar orang bisa tinggal lebih lama di Bangkalan begitu. Jangan sampai keberadaan industri itu justru yang mendapatkan keuntungan itu Surabaya,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan lembaga yang berlangsung di Bangkalan, tetapi peserta memilih menginap di Surabaya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan potensi economic leakage atau kebocoran ekonomi.
“Contoh aja misalnya sekarang banyak lembaga-lembaga berkegiatan di Bangkalan tapi nginepnya di Surabaya, justru ini yang dalam para bisnis itu leakage ya, kebocoran yang harusnya itu bisa dinikmati,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mendorong investasi di sektor perhotelan. Kehadiran hotel yang memadai diharapkan dapat membuat tamu dan pelaku kegiatan dari luar daerah tinggal lebih lama di Bangkalan, sehingga perputaran ekonomi ikut terjadi di daerah tersebut.
Selain perhotelan, sektor kuliner juga dinilai memiliki peluang untuk berkembang seiring meningkatnya aktivitas industri.
Sucipto mengatakan Bangkalan telah memiliki modal dari sisi kekayaan kuliner lokal. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan dan kebersihan.
“Yang kedua memang tentu sebelum ada industrialisasi Bangkalan sudah terkenal orang-orang dari sisi kuliner, nah saya rasa itu nanti juga kuliner-kuliner yang lain harus tumbuh dan harus ada penyeragaman biar tidak ada persaingan yang tidak sehat,” katanya.
“Terutama dari sisi nanti perlu diatur tentang higienitas ya, jadi kebersihan di setiap-setiap rumah makan terutama yang berbasis bebek,” lanjutnya.
Sucipto menilai sektor perhotelan dan kuliner merupakan dua bidang yang berpotensi ikut tumbuh seiring berkembangnya industrialisasi di Bangkalan.
Ia mencontohkan Pamekasan yang kerap menjadi lokasi berbagai kegiatan kelembagaan karena didukung keberadaan hotel yang dinilai memadai. Hal serupa juga terlihat di Sumenep.
Sementara dalam konteks Jawa Timur, ia mencontohkan perkembangan Kediri. Menurutnya, pertumbuhan investasi, termasuk industri rokok, turut mendorong berkembangnya infrastruktur pendukung seperti Bandara Dhoho Kediri.
Bagi Sucipto, rencana industrialisasi di Madura merupakan peluang yang perlu dipersiapkan secara matang. Kajian tidak hanya diperlukan dari sisi investasi, tetapi juga mencakup kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, akomodasi, kuliner, hingga keterlibatan masyarakat.
“Nah saya rasa ini peluang yang bagus untuk ditangkap, ya tentu dengan kajian yang komprehensif oleh semua stakeholder, tapi tetap peran utamanya adalah pemerintah daerah,” tegasnya.
Editor : Amal Jaelani