PROBOLINGGO – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Senin (5/10/2026).
Mengusung tema “Lembaran Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Mengukuhkan Independensi, Mengakar pada Aspirasi, Mengawal Keadilan untuk Rakyat”, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi mahasiswa sekaligus membahas sejumlah persoalan publik yang dinilai perlu mendapat pengawalan.
Baca juga: Gus Bupati Pimpin Audiensi, Pemkab Jember dan Pertamina Kompak Atasi Kelangkaan BBM
Grand Opening Rakerwil dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda kawasan Tapal Kuda, jajaran UNUJA, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Presiden Mahasiswa UNUJA sekaligus Koordinator Isu Nasional EBT BEM SI Kerakyatan, Hedi Firmansyah, mengatakan pelaksanaan Rakerwil di lingkungan pesantren memiliki makna tersendiri. Menurutnya, forum tersebut sejalan dengan nilai pengabdian kepada masyarakat yang diwariskan pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Zaini Mun'im.
Hedi menyebut ilmu dan pendidikan tidak semestinya berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi harus diwujudkan melalui kontribusi dan pengabdian kepada masyarakat.
“Ini perdana BEM SI mengadakan Rakerwil di pondok pesantren. Semangatnya sejalan dengan apa yang diwasiatkan KH Zaini Mun’im, bahwa santri yang tidak berjuang di masyarakat dan hanya memikirkan ekonomi serta pendidikannya sendiri, beliau tidak ridha,” ujar Hedi.
Menurut dia, kehadiran BEM SI Kerakyatan di lingkungan pesantren menjadi ruang untuk mempertemukan tradisi intelektual mahasiswa dengan semangat pengabdian dan keberpihakan terhadap persoalan masyarakat.
BEM SI Jatim Tegaskan Sikap Independen
Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, Moh Iskil El Fatih, menegaskan posisi organisasi mahasiswa tersebut tidak untuk menjadi bagian dari pembenaran terhadap kebijakan pemerintah.
“BEM SI Kerakyatan tidak hadir untuk membenarkan kekuasaan. Kita berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita akan kritik dan kita kawal,” tegas Iskil.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian BEM SI Kerakyatan Jatim. Di antaranya arah pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pengawalan terhadap persoalan keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan.
Iskil mengatakan hasil pembahasan Rakerwil akan menjadi pijakan bagi agenda organisasi setelah forum berakhir.
“Jangan berpikir setelah Rakerwil ini selesai maka persoalannya juga selesai. Justru setelah ini kita mulai bergerak. Apa yang hari ini kita petakan akan kita kawal,” ujarnya.
Soroti Persoalan Kelangkaan BBM
Persoalan ketersediaan BBM juga menjadi salah satu isu yang disorot dalam Rakerwil. Iskil menilai persoalan distribusi harus diselesaikan melalui kebijakan yang mampu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Rakyat tidak butuh penjelasan yang berputar-putar. Rakyat butuh BBM tersedia dan mudah diakses. Kalau ada persoalan distribusi, itu yang harus diselesaikan,” katanya.
Selain persoalan BBM, BEM SI Kerakyatan Jatim menyatakan pengawalan terhadap isu Kanjuruhan masih menjadi bagian dari agenda mereka.
Iskil menegaskan mahasiswa akan terus menyuarakan persoalan keadilan selama masih terdapat hal-hal yang dinilai belum tuntas.
“Selama persoalan keadilan masih dipertanyakan, selama itu pula mahasiswa akan terus mengawal,” tegasnya.
Ia memastikan Rakerwil tidak berhenti pada penyusunan dokumen organisasi. Hasil forum akan diterjemahkan ke dalam sejumlah agenda pengawalan, termasuk konsolidasi, audiensi, hingga aksi massa apabila diperlukan.
“Kalau harus konsolidasi, kita konsolidasi. Kalau harus audiensi, kita hadapi. Kalau suara rakyat harus dibawa ke jalan, kita siap turun ke jalan,” pungkasnya.
Rakerwil BEM SI Kerakyatan Jawa Timur berlangsung hingga 7 Oktober 2026 di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo.
Editor : Amal Jaelani