SIDOARJO, AYOJATIM - Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies menjaring ratusan masukan warga dari Dapil Jawa Timur I dalam agenda serap aspirasi di Gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Minggu (21/9/2026).
Forum tatap muka bersama sekitar 500 relawan tersebut memetakan berbagai persoalan mendasar daerah, khususnya pada sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
Baca juga: Perluas Akses Kuliah, Anggota DPR Adela Kanasya Bagikan KIP untuk Warga Surabaya
Pertemuan yang melibatkan perwakilan warga dari Kecamatan Tulangan, Prambon, Krembung, dan Wonoayu ini menjadi wahana pemetaan masalah sebelum dibawa ke tingkat pusat.
Adela menegaskan seluruh poin masukan masyarakat akan diklasifikasikan sesuai bidang kerja komisi untuk ditindaklanjuti secara berjenjang melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.
"Pertemuan ini menjadi ruang krusial untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat di tingkat tapak," ujar legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, Senin (22/9/2026).
Politisi yang mewakili wilayah Surabaya dan Sidoarjo itu menjamin poin-poin krusial yang berada di bawah kewenangan Komisi X akan masuk ke agenda pembahasan resmi DPR RI. Strategi pengawalan program, menurutnya, membutuhkan pengelompokan masalah yang presisi agar sinkron dengan kementerian atau lembaga mitra kerja pemerintah pusat.
Baca juga: Adela Kanasya Dorong Pemerataan Akses Literasi di Jawa Timur
Guna memastikan setiap usulan terealisasi, Adela mendorong pemeliharaan saluran komunikasi yang berkelanjutan antara konstituen dan wakil rakyat. Penguatan jaringan relawan dinilai menjadi kunci utama agar dinamika lapangan terdeteksi sejak dini.
"Kami butuh sinergi yang terus berjalan. Masyarakat jangan berhenti menyampaikan masukan agar penyelesaian persoalan daerah dapat kami kawal secara optimal di Senayan," tegasnya.
Dukungan pengawalan aspirasi juga datang dari jajaran pengurus partai tingkat daerah. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi menyatakan sinergi lintas tingkatan struktur legislatif, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat, sangat menentukan kecepatan eksekusi kebijakan di lapangan.
Adam yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya mekanisme pemantauan berjenjang atas hasil reses. Masukan warga dari empat kecamatan di Sidoarjo tersebut tidak boleh berhenti pada tatapan forum dialog belaka.
"Forum ini harus menghasilkan catatan konkret. Kami di daerah bertugas menyelaraskan keluhan warga dengan program di tingkat provinsi, sementara isu-isu strategis nasional dikawal oleh Mbak Adela di tingkat DPR RI," tutur Adam.
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan pembangunan di Sidoarjo, terutama dalam optimalisasi sarana pendidikan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal.
Editor : Alim Perdana