SURABAYA - Gatot Soebroto, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mengatakan pihaknya meminta dukungan Komisi VIII DPR RI mengantisipasi bencana.
Pernyataan itu disampaikan Gatot usai mendampingi Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menerima Kunker Komisi VIII DPR di kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya meminta komitmen dan dukungan Komisi VIII DPR RI bagi tiap Kabupaten/Kota di wilayah Jatim dalam rangka usaha penanggulangan bencana. Diantaranya, program normalisasi Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta, normalisasi Ulur Semeru.
Gatot juga mencontohkan Alur Semeru dapat setiap saat erupsi yang menyebabkan material dari gunung turun. Dampaknya menyebabkan kerusakan pada infrastruktur.
"Itulah yang kami minta pada Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial. Agar mendukung program normalisasi yang dilaksanakan oleh Kementrian PU, sehingga potensi bencana bisa diminimalisir sejak dini," kata Gatot.
Terkait kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda wilayah Jatim mulai bulan Mei, ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Jatim. Diantaranya adalah potensi kekeringan yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih dan kebakaran hutan dan lahan.
Gatot mengungkapkan pihaknya sudah berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api. BNPB juga mendukung apabila dibutuhkan helicopter water bombing untuk penanganan kebakaran hutan tersebut.
"Untuk penanganan kebakaran kami sudah melakukan beberapa kali dan itu menyelesaikan masalah dilapangan. Kami juga sudah siapkan helicopter waterbombing untuk pemadaman api skala besar," pungkas Gatot.
Editor : Diday Rosadi