SURABAYA - Tahun ini Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak digelar di Provinsi Jawa Timur. Terdekat, pelaksanan Pilkades serentak akan digelar di Kabupaten Sidoarjo, yakni di bulan Mei 2026.
Sejumlah pihak mendorong penggunaan electronic voting atau E-Voting dalam Pilkades serentak di Jatim. Apalagi sistem itu pernah dilaksanakan di Kabupaten Magetan pada Pilkades 2023 serta 2025, dan terbukti sukses
Surokim Abdus Salam, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mendorong pelaksana Pilkades serentak dengan sistem electronic voting atau E-Voting.
Menurutnya sistem e-voting dalam pilkades itu bisa menjadi terobosan dan inovasi politik ditingkat lokal, dan e-voting menjadi indikator kemajuan teknologi dalam sistem politik modern.
"Dari sisi teknologi itu menjadi solusi dan juga memiliki keunggulan, khususnya terkait kecepatan waktu, akses, dan transparansi," kata Surokim, Rabu (1/4/2026) malam.
Surokim melanjutkan, namun prasyarat pendukungnya relatif kompleks. Infrastruktur, fasilitas perangkat teknologi baik hardware maupun software. Khususnya menyangkut safety menjadi tolok ukur kesiapan juga.
Karena itu, Surokim menambahkan bila mengacu pada pengalaman negara maju e-voting juga menyisakan problematika, dan membutuhkan pengawalan dan pengawasan yang juga kompleks.
"Desa urban dengan penduduk kelas menengah yang dominan, infrastruktur komunikasi yang memadai, saya pikir relevan e-voting pilkades," ujar Surokim.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rizza Ali Faizin mendukung wacana Pilkades dengan sistem e-voting. Menurut Politikus PKB ini sistem e-voting tergolong mudah dan murah.
Kepala Satuan Koordinator Wilayah Barisan Ansor Serbaguna (Kasatkorwil Banser) Jawa Timur ini mengungkapkan, apalagi sistem ini sudah pernah dilaksanakan di Kabupaten Magetan dan tergolong sukses.
Karena itu, sistem e-voting sangat relevan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Ia mengaku 100 persen mendukung pelaksanaan Pilkades dengan sistem e-voting.
"Kalau Magetan aja bisa, apalagi Sidoarjo yang tergolong metropolis. Menurut saya kalau belum dilaksanakan secara keseluruhan Sidoarjo, tapi paling tidak dilaksanakan di desa yang masuk wilayah perkotaan," pungkas Gus Rizza.
Editor : Diday Rosadi