Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI
ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi I|| DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
INDONESIA, bersama sebagian besar negara, terus dan sedang menghadapi fakta tentang tatanan global yang porak poranda. Tak hanya tercabik-cabik oleh perang di berbagai kawasan, komunitas global pun sedang menyaksikan potensi konflik antar-negara adi daya yang ingin mengamankaan kebutuhan dan cadangan energi.
Baca juga: Bamsoet Dapat Dukungan Kuat dari IMI Bangka Belitung untuk Pimpin Kembali IMI 2025-2030
Indonesia patut ekstra peduli pada kecenderungan sekarang ini mengingat potensi cadangan energi di perut bumi nusantara cukup melimpah.
Bangunan kesepakatan dan kesepahaman tentang norma, etika dan moral yang sudah puluhan dekade mengatur dinamika global dan hubungan antar-negara tampak seperti sedang coba diruntuhkan oleh segelintir negara.
Tugas pokok dan fungsi sejumlah badan atau organisasi multilateral yang selama ini menjaga ketaatan pada hukum internasional tidak lagi didengar.
Martabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan sudah dinistakan sedemikian rendahnya, sehingga nyaris kehilangan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia ini.
Menggunakan kecanggihan persenjataan modern, segelintir negara dengan arogan melanggar norma tentang non-intervensi yang begitu fundamental dalam hukum internasional.
Non-intervensi sejak lama sudah diterima komunitas internasional sebagai prinsip yang esensial untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara-bangsa.
Nyatanya, kesepahaman dan kesepakatan multilateral itu nyaris kehilangan makna. Hingga awal tahun 2026 ini, perang atau konflik bersenjata masih terjadi di berbagai belahan dunia karena intervensi militer dari satu atau sekelompok negara terhadap negara lain.
Koalisi arab Saudi beranggotakan sejumlah negara di kawasan itu menyerang Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi.
Kawasan Timur Tengah masih diciderai oleh konflik Israel-Hamas. Kendati kesepakatan gencatan senjata sudah terwujud, konflik di Jalur Gaza dan Tepi Barat tak berhenti. Hingga awal tahun ini, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut.
Di Asia tenggara, Kamboja dan Thailand masih terlibat konflik bersenjata akibat ketidaksepakatan masalah perbatasan.
Pada Minggu (11/1) malam, Thailand selatan yang punya catatan panjang tentang konflik diguncang rangkaian ledakan bom dalam rentang waktu 40 menit di 11 stasiun pengisian bensin (SPBU).
Sedangkan instablitas di Afrika seperti tak berujung. Konflik bersenjata di benua itu masih berlangsung di wilayah Sahel, Tanduk Afrika dan Afrika Tengah.
Kehadiran militer asing – utamanya militer dari kekuatan negara adi daya di sejumlah wilayah di Afrika cenderung mengeskalasi konflik.
Kehadiran militer asing itu secara tidak langsung memberi gambaran tentang pola persaingan di antara negara-negara besar. Tak hanya gambaran persaingan, melainkan juga gambaran tentang terbentuknya blok atau persekutuan baru.
Baca juga: Bamsoet Dorong Hilirisasi Industri Kopi Nasional
Misalnya, ketika Rusia, Tiongkok dan Iran menggelar latihan militer gabungan di Afrika Selatan bertema ‘Will For Peace 2026’, respons Amerika Serikat (AS) adalah mengintervensi Nigeria dengan alasan memerangi ISIS.
Dan, ketika AS mengeskalasi respons-nya dengan intervensi militer ke Venezuela yang nota bene adalah sahabat Rusia dan Tiongkok, intervensi AS itu membantu banyak kalangan untuk memahami motif dari persaingan negara-negara adidaya itu, yakni mencari sumber energi. Kekuatan-kekuatan besar itu ingin mengamankan cadangan dan kebutuhan energi mereka.
Setelah menyerang dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal Januari 2026 lalu, AS resmi menegaskan bahwa telah mengamankan dan akan mengelola cadangan terbukti minyak Venezuela yang mencapai 303 miliar barel.
AS juga menyatakan menguasai dan mengendalikan sektor minyak Venezuela dengan mengambilalih produksi dan penjualaan. Pemerintahan transisi Venezuela, menurut AS, juga menyerahkan 30-50 juta minyak mentah kepada AS.
Setelah memahami salah satu motif persaingan negara-negara adidaya itu, tidak berlebihan untuk sekadar mengingatkan bahwa Indonesia patut ekstra peduli pada kecenderungan itu, mengingat cadangan energi di perut bumi nusantara cukup melimpah, baik cadangann energi fosil maupun energi terbarukan (EBT).
Ketika tatanan global porak poranda seperti sekarang ini, kebijaksanaan politik luar negeri dan dinamika hubungan bilateral dengan negara lain hendaknya juga mempertimbangkan aspek pengamanan dan pengelolaan potensi cadangan energi nasional.
Pengalaman Venezuela patut direnungkan dan dijadikan pelajaran. Tiongkok diketahui sebagai pembeli terbesar minyak mentah Venezuela. Ketika semua aspek perminyakan Venezuela berada dalam kendali AS, sudah barang tentu Tiongkok sangat dirugikan. BegItulah dinamika persaingan negara-negara adi daya.
Dengan potensi cadangan energi yang melimpah di Indonesia, dapat dipastikan bahwa sejumlah negara berminat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber energi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lepas pantai.
Karena beberapa keterbatasan, utamanya pada aspek pembiyaan dan teknologi, Indonesia terbuka untuk membangun kemitraan.
Sudah barang tentu bahwa pengelolaan dan pemanfaatan semua potensi sumber energi nasional itu harus diarahkan pada upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah mencatat bahwa hingga dua atau tiga dekade mendatang, pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi (migas) masih berperan penting dalam mengamankan pasokan energi nasional.
Gas bumi digunakan sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060. Saat ini, Indonesia memiliki potensi migas sangat besar dengan ratusan cekungan sedimen yang sebagian besar belum dieksplorasi. Cadangan minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai miliaran barel.
Tahun lalu misalnya, pemerintah menawarkan dan mengajak komunitas investor untuk menggarap 75 blok migas baru yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai. Seluruh blok itu ditawarkan melalui mekanisme penugasan maupun lelang reguler.
Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan (EBT) yang sangat besar, terutama dari energi surya, panas bumi (geothermal), air (hidro), angin, dan biomassa. Namun pemanfaatan potensi EBT masih sangat minim karena dihadapkan pada tantangan teknologi dan pembiayaan.
Dari sengitnya persaingan negara-negara adidaya mengamankan cadangan dan kebutuhan energi mereka, pasti ada beberapa aspek yang bisa dipelajari Indonesia untuk mengelola semua cadangan energi nasional dengan penuh kebijaksanaan.
Editor : Alim Perdana