Oleh : Ulul Albab
Ketua Litbang DPP Amphuri
ADA ide yang sedang manis-manisnya dibicarakan di Senayan: umrah mandiri. Katanya, ini soal hak asasi. Warga negara bebas beribadah, tanpa harus lewat penyelenggara resmi.
Baca juga: Saya Bukan Ulama, Bukan Politisi, Tapi Ingin Hidup Saya Bermanfaat
Kedengarannya mulia. Seperti menawarkan jalan tol langsung ke Tanah Suci. Tapi, siapa yang akan menjaga pintu tol itu?
Banyak yang lupa, perjalanan umroh bukan sekedar beli tiket ke Jeddah. Ada visa yang prosedurnya rumit, aturan kesehatan yang ketat, koordinasi transportasi dan akomodasi di dua kota suci, dan potensi masalah darurat yang bisa datang kapan saja.
Tanpa penyelenggara resmi, jamaah ibarat turis sendirian di gurun 9tanpa peta, tanpa Kompas), dan tanpa siapa pun yang bertanggung jawab kalau mereka tersesat.
PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) selama ini bukan hanya biro perjalanan. Mereka adalah pagar dan penjaga gawang. Mereka diawasi negara, punya jaringan resmi, dan tahu seluk-beluk lapangan.
Melegalkan umroh mandiri sama saja dengan membongkar pagar itu, dan berharap tidak ada serigala yang masuk. Yakin?
Yang bikin tanda tanya adalah: tidak ada desakan publik besar-besaran untuk ini. Tidak ada gerakan jamaah di jalan-jalan menuntut “kami mau umroh mandiri sekarang juga!”
Baca juga: Birokrasi yang Melayani, Tapi Lupa Memberdayakan?
Sebaliknya, pelaku resmi yang sudah puluhan tahun mengurus jamaah justru menolak. Jadi, kalau bukan dari masyarakat, dari mana dorongan ini datang? Patut dicurigai ini agenda siapa?
Mari kita realistis: di balik jargon kebebasan beribadah, sesungguhnya ada peluang bisnis besar. Pasar jamaah yang dilepas begitu saja adalah ladang emas bagi agen-agen tak resmi, calo visa, dan pihak-pihak yang tak peduli apakah jamaah selamat sampai Ka’bah atau tidak.
HAM memang penting. Tapi HAM tanpa pagar adalah undangan terbuka bagi predator. Bahkan kebebasan pers pun ada batasnya. Kebebasan beribadah bukan berarti negara cuci tangan dari kewajiban melindungi warganya.
Baca juga: Cermin Yang Tidak Sempurna
Wakil rakyat di Senayan harus ingat: kalau pasal ini lolos, lalu suatu hari ada jamaah umroh mandiri yang ditipu habis-habisan, terlantar di Makkah, atau bahkan tidak bisa pulang, rakyat tidak akan repot-repot mencari siapa penipu itu. Mereka akan langsung menunjuk DPR dan pemerintah, karena Anda yang membuka pintunya.
Dan jika kelak itu yang terjadi, jangan kaget kalau rakyat berkata: “Bukan hanya jamaah yang tersesat. Wakilnya pun sesat.”
Editor : Alim Perdana