SURABAYA – Rapat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar pada 14-15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Rapat yang berlangsung tertutup di hotel mewah ini dinilai jauh dari semangat reformasi dan transparansi, terutama di tengah gaung efisiensi anggaran yang digelorakan pemerintah.
Baca juga: ICMI Jatim Gelar Silaturrahmi dan Buka Bersama, Konsolidasi Pemikiran untuk Perubahan Bangsa
Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur dan Akademisi Unitomo, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses legislatif.
“Rapat yang tertutup dan jauh dari publik menciptakan jarak yang tidak sehat antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi,” tegasnya.
Ketidakpuasan atas ketertutupan rapat ini memicu aksi protes dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, puluhan aktivis mendatangi Hotel Fairmont dan nekat memasuki ruang rapat untuk menyampaikan protes.
“Rapat ini tertutup dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan,” teriak salah seorang orator sebelum akhirnya diusir oleh petugas keamanan hotel.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk keprihatinan atas kecenderungan pemerintah yang semakin menjauh dari partisipasi publik.
Baca juga: ICMI Jatim Gelar Silaturrahmi dan Buka Bersama, Konsolidasi Pemikiran untuk Perubahan Bangsa
“Kontrol publik sangat penting. Jangan sampai kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tambah Ulul Albab.
Transparansi vs Efisiensi: Kontradiksi yang Mencolok
Rapat di hotel mewah bukanlah hal baru. Sebelumnya, pembahasan Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga dilakukan di lokasi serupa. Namun, praktik ini dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden.
“Mengapa harus menggunakan anggaran negara untuk rapat di hotel mewah, padahal DPR memiliki ruang rapat yang memadai?” tanya Ulul Albab.
Baca juga: Tokoh Muda NU Prihatin: Negara Sedang Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Rapat di Hotel Mewah
Ia menambahkan, rapat tertutup semacam ini justru menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas proses legislatif.
DPR rapat di hotel mewah ini yang membahas revisi RUU TNI juga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah dan DPR konsisten dengan prinsip transparansi dan efisiensi? Apakah kebijakan yang dihasilkan dari rapat semacam ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat?
“Rakyat berhak tahu apa yang sedang dibahas untuk masa depan mereka. Jangan sampai kebijakan yang dihasilkan justru meminggirkan kepentingan publik,” tegas Ulul Albab.
Editor : Alim Perdana