SURABAYA, AYOJATIM – Senior Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nonot Suryono mengingatkan anggota dan kader GMNI agar tidak kehilangan keberpihakan kepada rakyat kecil dalam menjalankan nilai-nilai Marhaenisme.
Menurut Nonot, keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan kelompok tertindas merupakan prinsip mendasar dalam Marhaenisme. Prinsip tersebut, kata dia, tidak cukup hanya dipahami sebagai teori, tetapi harus melekat dalam pola pikir dan diwujudkan melalui tindakan nyata.
Pesan itu disampaikan Nonot saat menjadi salah satu pembicara dalam Sekolah Kader Vol. 2 yang digelar DPC GMNI Surabaya Raya di Surabaya, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi Politik, Teknokrasi, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.”
Nonot yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur menegaskan, seorang Marhaenis harus memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil sejak dari cara berpikir.
“Salah satu syarat bagi seorang Marhaenis adalah membela rakyat kecil secara a priori. Kalau pemikirannya saja tidak membela rakyat kecil, jangan mengaku sebagai seorang Marhaenis,” tegas Nonot.
Keberpihakan Tidak Boleh Sekadar Identitas
Alumnus Universitas Jember tersebut mengatakan, Marhaenisme tidak semestinya berhenti sebagai identitas politik ataupun pemahaman teoritis.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan berpikir seorang kader sebelum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberpihakan kepada kelompok kecil dan tertindas tidak boleh muncul hanya ketika ada persoalan tertentu.
“Pada tingkat pemikiran saja kita sudah harus a priori membela rakyat kecil, apalagi pada tingkat aplikasi dan praktik kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Nonot menjelaskan, istilah a priori dalam konteks perjuangan Marhaenisme merujuk pada keberpihakan yang telah tertanam dalam cara berpikir seseorang sebelum berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.
Dengan demikian, kader GMNI dituntut memiliki perspektif yang menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai salah satu pertimbangan utama dalam mengambil sikap maupun menjalankan peran di tengah masyarakat.
Kader GMNI Diminta Hadir untuk Kelompok Tertindas
Lebih lanjut, Nonot mempertanyakan sejauh mana kehadiran kader GMNI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut dia, perjuangan Marhaenisme harus bermuara pada kemanfaatan bagi manusia, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah dan tertindas.
“Kemanfaatan kita buat manusia apa? Kalau Marhaen harus menang, maka setiap kader GMNI harus hadir untuk rakyat kecil, mereka yang tertindas, apalagi kalau itu tindakan represif,” pungkasnya.
Pesan tersebut disampaikan di tengah dinamika organisasi GMNI yang belakangan menjadi perhatian, termasuk polemik Konferensi Daerah (Konferda) GMNI di Nganjuk.
Melalui Sekolah Kader, DPC GMNI Surabaya Raya tidak hanya membahas aspek politik, tetapi juga mengajak kader memahami keterkaitan politik, teknologi dan kewirausahaan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Bagi Nonot, penguatan kapasitas kader perlu berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap nilai dasar perjuangan. Dengan begitu, kader GMNI diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan organisasi, tetapi juga tetap memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Editor : Amal Jaelani
