SURABAYA, AYOJATIM.COM - Penguatan literasi di Jawa Timur tidak cukup dilakukan dengan menambah koleksi buku atau memperbaiki fasilitas perpustakaan. Komisi X DPR RI mendorong agar akses layanan literasi diperluas sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Dorongan itu menjadi salah satu fokus Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi Komisi X DPR RI ke Jawa Timur pada 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perpustakaan perlu bertransformasi dari sekadar tempat membaca dan meminjam buku menjadi ruang belajar masyarakat.
Menurut dia, perubahan tersebut penting agar perpustakaan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan semakin derasnya arus informasi.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," kata Adela.
Ia menilai penguatan ekosistem literasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, hingga penerbit perlu terlibat dalam upaya tersebut.
Sebab, persoalan literasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah bahan bacaan. Kualitas layanan, kompetensi tenaga perpustakaan, kemudahan akses, dan keberlanjutan program juga menentukan dampaknya bagi masyarakat.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Data dalam TOR kunjungan kerja menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur pada 2024 mencapai 77,15. Capaian itu menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 tercatat 56,29.
Adela mengatakan capaian tersebut perlu dibaca secara menyeluruh. Tingginya minat membaca harus diikuti kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," katanya.
Komisi X DPR juga menyoroti pemerataan layanan perpustakaan. Masyarakat di wilayah 3T, kawasan pesisir, desa, serta kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian.
Dalam kunjungan kerja itu, Komisi X menggali berbagai persoalan yang dihadapi perpustakaan daerah. Mulai dari anggaran, sarana dan prasarana, ketersediaan koleksi, sumber daya manusia, kualitas layanan, hingga jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai masukan dari Jawa Timur akan menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR untuk mendorong kebijakan pembangunan literasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," tutur Adela.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga pembangunan literasi dapat berjalan berkelanjutan dan tidak terpisah-pisah.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkas Adela.
Editor : Alim Perdana
