SURABAYA - Senator DPD RI, Lia Istifhama mendorong Pemerintah Republik Indonesia agar menetapkan Pondok Pesantren Canga'an di Bangil, Pasuruan sebagai cagar budaya.
Pernyataan itu disampaikan perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu. Belum lama ini, ia melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus napak tilas jelang Muktamar ke-35 NU ke pondok pesantren tersebut.
Menurut Ning Lia, Pondok Pesantren Canga'an punya nilai sejarah tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berdiri pada 1710 Masehi atau telah berusia 3 abad lebih. Keberadaan pondok ini sudah ada jauh sebelum lembaga pendidikan formal ada.
"Pondok Pesantren Canga'an telah mencetak tokoh-tokoh besar bangsa, para pendiri NU dan pendiri bangsa. Mereka diantaranya, Syaikhona Kholil Bangkalan dan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari," terang Lia, Senin (27/7/2026)
Ning Lia mengagumi Pondok Pesantren Canga'an yang masih mempertahankan keaslian pondok berikut situs sejarahnya. Satu diantaranya adalah sumur tua yang dibuat oleh Syaikhona Kholil Bangkalan sewaktu menjadi santri.
Sampai saat ini air dari sumur karomah tersebut masih mengalir dan dipergunakan untuk kepentingan santri. Bahkan masyarakat sekitar pun menggunakan air sumur itu, bila terjadi kekeringan.
"Tanpa komitmen kuat dari para keluarga besar, dzurriyah Pondok Pesantren Canga'an, belum tentu kita bisa masih bisa melihat keaslian pesantren ini. Saya sangat mengapresiasi pesantren ini masih bisa menjalankan fungsi pendidikan sekaligus merawat sejarahnya," ungkap Lia.
Putri almarhum KH. Masykur Hasyim ini menilai pihak keluarga atau ahli waris pondok tak boleh dibiarkan berjuang sendiri untuk merawat obyek sejarah. Lia pun berharap negara hadir. Ia pun yakin Presiden Prabowo sosok yang peduli terhadap sejarah bangsa ini.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menetapkan Pondok Pesantren Canga'an sebagai situs cagar budaya. Ini penting sebagai legitimasi sekaligus ikhtiar menjaga kelestarian pondok.
Lia menambahkan, dengan status cagar budaya maka negara bisa mengalokasikan perawatan berkala bagi obyek bangunan cagar budaya. Dan terpenting adanya jaminan hukum dari negara.
"Saya kira tahapan menuju status cagar budaya bisa dimulai dari Pemkab Pasuruan yang mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi yang kemudian disampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan RI yang saat ini dipimpin Bapak Fadli Zon. Beliau orang yang sangat peduli terhadap sejarah dan kebudayaan nusantara," pungkas Lia.
Editor : Diday Rosadi
