JAKARTA - Menyongsong pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, tokoh muda Nahdliyin HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur menyampaikan kegelisahan yang menurutnya dirasakan banyak kalangan nahdliyin.
Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) itu menilai muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum krusial yang akan menentukan arah masa depan NU, apakah tetap berada di jalur keulamaan atau semakin terseret dalam pusaran politik praktis.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” kata Gus Lilur, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan bahwa penyimpangan orientasi ini harus segera dikoreksi melalui muktamar yang berani dan jujur dalam melihat realitas internal.
Menurutnya, munculnya nama-nama seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam dinamika NU menunjukkan bahwa batas antara organisasi keagamaan dan politik semakin kabur.
Bahkan, ia juga menyinggung kepemimpinan Yahya Cholil Staquf sebagai bagian dari dinamika yang perlu dievaluasi secara terbuka demi kebaikan jam’iyah ke depan.
“Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” tegasnya.
Gus Lilur juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung” yang kerap menjadikan NU sebagai alat legitimasi untuk kepentingan pribadi.
Ia menyayangkan adanya kecenderungan sebagian pengurus yang lebih sibuk membangun jejaring kekuasaan daripada memperkuat basis keilmuan dan kaderisasi.
“Kita ini punya tradisi besar, punya pesantren, punya bahtsul masail. Tapi kenapa justru yang tampil sering kali bukan yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan,” kritiknya.
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menegaskan bahwa NU sebenarnya tidak kekurangan figur yang memiliki kapasitas keulamaan dan intelektualitas tinggi.
Menurutnya, banyak tokoh yang lebih layak dan kredibel untuk memimpin arah organisasi ke depan.
“Kalau kita bicara kualitas, ada Prof. KH. Nasaruddin Umar, ada KH. Said Aqil Siradj, ada KH. Abdus Salam Shohib, ada KH. Yusuf Chudlory, ada KH. Zulfa Mustofa, juga KH. Bahauddin Nursalim. Mereka jelas kapasitas keulamaannya, jelas intelektualitasnya. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” paparnya.
Gus Lilur menekankan bahwa muktamar harus menjadi momentum pemurnian organisasi. Ia berharap para peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih pemimpin yang benar-benar berangkat dari tradisi keilmuan, bukan dari kepentingan elektoral.
“Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik. Kalau mau berpolitik, silakan di partai, jangan bawa-bawa NU,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa independensi NU adalah kunci agar organisasi tetap menjadi penyejuk dan penuntun umat. Jika NU kehilangan jarak dari kekuasaan, maka perannya sebagai penjaga moral bangsa akan ikut tergerus.
“NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu. Itu prinsip yang harus kita jaga,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar muktamar mengembalikan fokus pada penguatan ekosistem intelektual, mulai dari pesantren, bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang relevan dengan tantangan zaman.
“Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau NU sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini adalah ujian sejarah bagi NU. Ia berharap para kiai dan ulama dapat mengambil keputusan yang berpihak pada masa depan jam’iyah, bukan kepentingan jangka pendek.
“Ini bukan soal hari ini saja, ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan. Itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkas Gus Lilur.
Editor : Diday Rosadi
