Oleh: Tri Prakoso, SH., MHP
WKU Migas Kadin Jatim
LANGKAH dramatis Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada awal Januari 2026, bukan sekadar aksi hukum atau politik biasa.
Di balik retorika “narkoterorisme” dan “anti-demokrasi”, tersingkap motif klasik yang menggerakkan imperium: minyak.
Trump, dengan blak-blakan, langsung menunjuk pada jantung persoalan: investasi miliaran dolar AS untuk mengelola cadangan minyak Venezuela, yang terbesar di dunia.
Ini adalah puncak gunung es dari persoalan energi global yang tengah bergejolak, di mana AS, sang raksasa yang lapar, mencari pasokan heavy crude oil untuk menyelamatkan industri kilangnya yang rakus.
Seperti diurai oleh Arum Kuswamaningtyas, AS menghadapi paradoks. Di satu sisi, ia produsen dan eksportir minyak, tetapi di sisi lain, kebutuhan kilang-kilang canggihnya yang dibangun puluhan tahun lalu justru paling kompatibel dengan jenis minyak berat dan bermasalah (sour) yang banyak dimiliki Rusia, Kanada, Meksiko, dan Venezuela.
Sanksi terhadap Rusia dan ketegangan geopolitik membuat Venezuela menjadi target paling empuk.
Cadangannya yang melimpah, infrastrukturnya yang tertinggal sejak era 1950-an, dan pemerintahan yang terisolasi menjadikannya mangsa yang mudah.
Trump tak sekadar menangkap seorang presiden; ia merebut kunci gudang bahan baku strategis bagi mesin industri AS.
Geopolitik Multipolar dan “The Deft of Economics"
Aksi AS ini adalah cermin dari dunia yang semakin multipolar dan terjebak dalam apa yang disebut Kuswamaningtyas sebagai “The Deft of Economics” atau kebuntuan ekonomi.
Organisasi multilateral seperti WTO dan G20 tak lagi mampu menjadi penengah sejati. Sebaliknya, blok-blok baru berbasis kedekatan budaya dan historis menguat.
Peta tiga regional dari UNESCO yang dikutipnya—Austronesia (Region 1), Oceania (Region 2), dan Austroasia (Region 3)—menunjukkan bahwa pola perdagangan masa depan akan lebih ditentukan oleh netting program semacam barter modern dan “kedekatan emosional” budaya, ketimbang hanya mekanisme pasar bebas.
Venezuela, sebagai bagian dari Region 3 (Austroasia) yang juga mencakup Amerika Selatan dan sebagian Indonesia (Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi), menunjukkan bagaimana poros-poros non-tradisional bisa terbentuk. AS dan China berebut pengaruh di Region 1 (Austronesia), sementara wilayah lain membangun konektivitasnya sendiri.
Dalam konstelasi ini, Indonesia—yang hadir di ketiga region—berada di posisi “titik nol” (ground zero) yang amat strategis sekaligus rentan. Siapa menguasai pengaruh di Nusantara, berpotensi mengendalikan jantung perdagangan dan keamanan masa depan.
Kilang Nasional: Mimpi yang Tertatih di Tengah Badai
Di sinilah ironi Indonesia mencolok mata. Di saat AS berdarah-darah merebut pasokan heavy crude untuk mengamankan kilangnya, Indonesia justru terpuruk dalam ketergantungan impor BBM.
Proyek-proyek Grass Root Refinery (GRR) seperti Tuban dan Bontang masih jauh dari realisasi. Kilang eksisting tua dan tidak dirancang untuk mengolah banyak jenis minyak, termasuk heavy crude dari ladang dalam negeri seperti di Rokan dan Sumatra yang karakteristiknya mendekati Venezuelan crude.
Rencana peningkatan kapasitas dan fleksibilitas kilang (refinery development master plan/RDMP) berjalan lamban.
Biaya membengkak, negosiasi dengan mitra strategis kerap alot, dan keputusan politik kerap tak konsisten. Alih-alih menjadi kekuatan energi mandiri, kita justru menjadi pasar empuk bagi produk kilang negara lain, termasuk potensinya AS jika shale oil dan produk mereka membanjiri pasar.
APBN 2026 diproyeksikan masih akan dibebani subsidi energi yang besar jika ketergantungan impor tidak diputus. Setiap gejolak harga minyak di pasar global, seperti yang dipicu oleh aksi Trump di Venezuela, akan langsung menjadi pukulan telak bagi fiskal negara.
Masukan Kritis untuk Pemerintah: Lima Agenda Mendesak
Menyikapi perkembangan geopolitik yang berputar cepat dan membaca analisis Kuswamaningtyas, pemerintah Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton.
Berikut adalah masukan kritis yang harus menjadi agenda prioritas:
1. Jadikan Ketahanan Energi sebagai Poros Geopolitik: Kebijakan luar negeri harus secara eksplisit memperjuangkan kepentingan energi nasional. Diplomasi dengan negara-negara penghasil heavy crude di Region 3 (seperti Venezuela, Brasil, Ekuador) dan Region 2 perlu diintensifkan bukan hanya untuk impor, tetapi lebih penting untuk kemitraan teknologi dan investasi pengolahan. Indonesia harus aktif membangun netting program berbasis komoditas dan budaya untuk mengamankan pasokan minyak mentah yang dibutuhkan kilangnya di masa depan.
2. Kejar Kilang Nasional dengan Terobosan dan Kepastian Hukum: Proyek RDMP dan GRR harus ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang diawasi langsung oleh Presiden. Perlu ada single authority yang kuat untuk memutus kebuntuan negosiasi, menyederhanakan perizinan, dan menjamin kepastian hukum bagi investor. Skema pendanaan dari APBN 2026 harus dialokasikan secara agresif untuk penyiapan lahan, infrastruktur pendukung, dan insentif yang menarik bagi partner teknologi yang kompeten. Fleksibilitas kilang (refinery flexibility) untuk mengolah berbagai jenis minyak mentah, termasuk heavy sour crude, harus menjadi spesifikasi wajib.
3. Manfaatkan “Posisi Titik Nol” untuk Bargaining yang Lebih Baik: Sebagai negara yang berada di persimpangan tiga regional budaya, Indonesia memiliki leverage yang unik. Ini harus digunakan dalam negosiasi dengan AS, China, maupun kekuatan regional lainnya. Kemitraan dengan AS, misalnya, harus bisa dirancang ulang tidak hanya sebagai pembeli produk, tetapi juga untuk transfer teknologi pengelolaan heavy crude dan shale gas. Dengan China, kerja sama harus menjamin alih teknologi kilang dan petrokimia yang riil. Indonesia harus menjadi hub dan pemain, bukan sekadar pasar.
4. Persiapkan APBN 2026 untuk Transisi Energi yang Cerdas: Alokasi APBN 2026 harus secara bertahap menggeser beban dari subsidi konsumsi BBM fosil ke investasi dalam ketahanan energi. Dana dialihkan untuk: (a) percepatan proyek kilang; (b) pengembangan infrastruktur energi terbarukan; (c) riset untuk mengoptimalkan pengolahan minyak berat domestik; dan (d) pembangunan cadangan strategis minyak nasional (strategic petroleum reserve) sebagai buffer menghadapi gejolak seperti yang dipicu oleh aksi Trump di Venezuela.
5. Tingkatkan Kewaspadaan dan “Civil Surveillance”: Seperti diingatkan Kuswamaningtyas, di tengah pertarungan pengaruh global, kewaspadaan nasional menjadi keniscayaan. Politik identitas yang mudah digoreng dapat mengalihkan perhatian dari ancaman strategis seperti infiltrasi asing di sektor energi dan sumber daya alam. Badan intelijen dan masyarakat sipil harus diperkuat kapasitasnya untuk memantau dan melindungi aset-aset strategis nasional dari kepentingan geopolitik asing yang mungkin ingin “menguasai titik nol”.
Kesimpulan
Aksi Trump di Venezuela adalah sirene peringatan keras bagi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa di abad ke-21, energi tetap menjadi senjata geopolitik utama.
Sementara negara adidaya bergerak dengan pragmatisme keras untuk mengamankan mesin industrinya, Indonesia tidak boleh terlena oleh retorika dan politik jangka pendek.
Mimpi memiliki kilang nasional yang tangguh bukan hanya soal swasembada BBM, melainkan soal kedaulatan ekonomi dan posisi tawar di panggung dunia yang kembali ke “titik nol”.
APBN 2026 harus menjadi bukti komitmen yang nyata, bukan sekadar dokumen perencanaan. Waktunya untuk bertindak dengan kecerdasan, keberanian, dan visi geopolitik yang jernih.
Jika tidak, kita hanya akan menjadi bidak di papan catur orang lain, sambil terus menanggung beban APBN yang bocor oleh impor dan ketergantungan.
Titik nol Nusantara menunggu untuk dikuasai oleh anak bangsanya sendiri, bukan oleh kepentingan asing yang datang dengan senyuman dan ancaman terselubung.
Editor : Diday Rosadi
