Oleh: Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
ISTANA itu luas. Pada 15 Januari 2026, ia menampung ribuan (1.200) kepala yang terbiasa berpikir, mereka adalah: rektor, profesor, para ahli. Mereka datang dari kampus-kampus dengan disiplin yang beragam, membawa pengetahuan yang lahir dari laboratorium, lapangan, dan buku-buku tebal.
Presiden berbicara. Para tamu menyimak. Lalu acara usai. Tak ada diskusi. Mungkin yang ada hanya foto-fotoan sana-sini.
Sunyi, tentu, tidak selalu berarti setuju. Ia juga tidak selalu tanda takut. Namun dalam politik, sunyi kerap memancing tafsir. Publik bertanya-tanya: apakah para cendekiawan memilih diam, atau memang tidak disediakan ruang untuk berbicara?
Pertemuan itu disebut taklimat. Sebuah istilah yang rapi dan administratif. Ia mengandaikan arus satu arah: penjelasan dari atas, penerimaan dari bawah. Negara memang perlu menjelaskan arah kebijakan.
Tetapi ketika yang duduk di hadapan Presiden adalah para pemilik nalar kritis, publik berharap lebih dari sekadar penjelasan. Mereka berharap ada percakapan atau setidaknya, kemungkinan untuk berbeda.
Keganjilan ini terasa makin kuat bila dihubungkan dengan pidato-pidato Presiden di ruang lain. Dalam beberapa kesempatan, kritik digambarkan sebagai gangguan. Para pengkritik sering disebut sebagai “orang pintar” disentil dengan candaan, dengan kata-kata yang nggak enak jika disebutkan di sini.
Kritik diposisikan bukan sebagai kebutuhan demokrasi, tetapi sebagai sikap nyinyir yang kurang konstruktif.
Maka pertemuan di Istana itu berdiri di antara dua suasana, yaitu: undangan yang tampak akomodatif, dan wacana publik yang defensif terhadap kritik. Dalam ruang seperti ini, diam bisa menjadi pilihan paling aman, bahkan bagi mereka yang sepanjang hidupnya mengajarkan keberanian berpikir.
Sejarah mencatat contoh yang lain. Pada abad ke-8, Imam Malik bin Anas, ulama besar Madinah, pernah diminta oleh Khalifah Harun al-Rasyid untuk datang ke istana dan mengajar putra-putranya.
Imam Malik menolak, dengan alasan yang kemudian menjadi adagium abadi, yaitu: ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sang khalifah tidak murka. Ia justru datang ke Madinah, duduk di majelis sang imam, dan mendengarkan.
Peristiwa itu dikenang bukan untuk meninggikan ulama, tetapi untuk menandai kelapangan jiwa seorang penguasa, bahwa kekuasaan tidak kehilangan wibawa justru ketika ia bersedia belajar.
Di zaman modern, sikap serupa juga tampak dalam bentuk yang lain. Albert Einstein menulis surat-surat kritik kepada para pemimpin dunia.
Hannah Arendt membedah kekuasaan dengan bahasa yang dingin dan jernih. Mereka tidak memusuhi negara. Mereka menjaganya dari kesombongan personal.
“Silence of the experts” barangkali bukan peristiwa tunggal. Ia bisa jadi gejala. Ketika kritik mulai dianggap sebagai sikap tidak loyal, ketika kecerdasan dipuji hanya jika sejalan, maka keheningan menjadi bentuk adaptasi. Bukan karena para cendekiawan kehilangan pikiran, tetapi karena ruang untuk menyampaikannya menyempit, bahkan tak ada.
Padahal, dalam demokrasi, cendekiawan tidak boleh hanya ada untuk membenarkan, justru untuk menegur dengan akal sehat. Mereka bukan pengeras suara kekuasaan, tetapi penjaga kewarasan publik. Kritik bukan ancaman; ia justru tanda bahwa masih ada yang peduli.
Barangkali, seperti Khalifah Harun al-Rasyid, para pemimpin hari ini pun sesekali perlu turun dari mimbar, mendekat ke ruang ilmu, dan mendengarkan tanpa prasangka. Sebab negara yang kuat bukan negara yang kebal kritik, tapi negara yang cukup percaya diri untuk menerimanya.
Dan para cendekiawan jika sejarah masih ingin berpihak pada mereka memang tidak diciptakan untuk diam.
Editor : Alim Perdana
