SURABAYA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Dini Rahmania, menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis negara dalam memperluas akses pendidikan inklusif.
Program ini dinilai sangat penting bagi anak-anak dari keluarga rentan dan kelompok putus sekolah di Jawa Timur.
Dini menjelaskan bahwa selama hampir satu tahun masa tugasnya, ia rutin melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah Sekolah Rakyat di daerah pemilihan Jawa Timur. Dari pemantauan tersebut, tercatat sedikitnya empat Sekolah Rakyat telah beroperasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Sekolah Rakyat menjadi harapan besar bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah, bahkan yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Saya mendengar langsung masukan dari guru, siswa, hingga orang tua, dan secara umum responsnya sangat baik,” ujar Dini saat diskusi bersama Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) di Surabaya, Kamis (25/12/2025).
Kinerja legislator alumnus Unair Surabaya ini juga mendapat dukungan dari Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN).
“Perhatian Ning Dini Rahmania terhadap Sekolah Rakyat sudah sangat luar biasa,” ungkap, Didi Rosadi, Ketua FJN, disela diskusi bersama Dini Rahmania.
Didi Rosadi juga menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat telah memberi harapan, agar kedepan anak-anak Indonesia tak ada lagi yang putus sekolah.
“Sekolah Rakyat itu adalah program yang mulia, bagaimana memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang gratis dan berkualitas,” terangnya.
Namun program tersebut tentunya juga harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari para stakeholder yang ada, terutama dari DPR RI Komisi VIII, salah satunya seperti yang dilakukan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Dini Rahmania.
Meski begitu, politikus Partai NasDem yang juga Ketua DPD NasDem Kabupaten Probolinggo ini mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kondisi fisik sekolah yang masih bersifat sementara, dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan rumah susun sewa (rusunawa), sambil menunggu pembangunan gedung permanen.
“Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup layak dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Tapi jelas, ke depan kita butuh gedung permanen agar kualitas pendidikan bisa lebih stabil,” kata Dini.
Dari sisi akademik, Dini menyoroti heterogenitas peserta didik sebagai tantangan utama. Di beberapa Sekolah Rakyat, terdapat siswa jenjang SD yang belum lancar membaca dan menulis, hingga siswa setara SMA yang usianya di atas 20 tahun karena riwayat putus sekolah.
“Kondisi ini menuntut kerja ekstra dan metode pembelajaran yang adaptif dari para pendidik. Guru dan wali asuh tidak hanya mengajar, tapi juga membina karakter, kedisiplinan, dan kepercayaan diri anak-anak dengan latar belakang yang sangat beragam,” jelas Dini, yang pernah dinobatkan sebagai Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif oleh Forkom Jurnalis Nahdliyin.
Sebagai sekolah berkonsep asrama, Sekolah Rakyat didukung sistem pengasuhan dengan rasio satu wali asuh untuk sekitar 10 siswa. Meskipun pengawasan dinilai cukup ketat, Dini menekankan pentingnya manajemen pengasuhan yang sensitif terhadap perbedaan usia dan jenjang pendidikan.
“Kita harus hati-hati agar tidak muncul persoalan baru, seperti bullying atau ketidaknyamanan akibat perbedaan usia yang jauh. Pengasuhan harus inklusif, tidak hanya fisik, tapi juga psikologis,” tegas alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.
Dini juga menekankan pentingnya pendidikan nilai tanggung jawab bagi siswa. Fasilitas dan perlengkapan yang diberikan negara melalui Kementerian Sosial—mulai dari seragam, buku, hingga perangkat teknologi—harus diiringi pembelajaran karakter.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang pembentukan karakter. Tujuan akhirnya adalah agar anak-anak ini mampu meraih cita-cita dan keluar dari lingkaran kemiskinan struktural,” ujarnya.
Ke depan, Dini berharap program Sekolah Rakyat terus dievaluasi dan diperkuat, baik dari sisi kurikulum, pembangunan fasilitas permanen, maupun sistem pengawasan. DPR RI, khususnya Komisi VIII, berkomitmen memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya negara mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan.
Editor : Amal Jaelani
