GRESIK – Komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang layak bagi seluruh anak berkebutuhan khusus disuarakan Anggota DPD RI Dr Lia Istifhama.
Dalam kunjungan kerja di SDN 13 Gresik, Ning Lia sapaan akrab Lia Istifhama menegaskan inklusivitas pendidikan adalah tujuan bersama, sementara pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan kewajiban negara.
Menurut senator asli Jatim tersebut, problem utama pendidikan inklusi di Indonesia saat ini terletak pada ketimpangan dukungan anggaran.
Pemerintah memberikan skema pendanaan BOS yang berbeda antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Padahal, sekolah inklusi menjalankan dua model layanan sekaligus: pendidikan reguler dan pendidikan khusus.
Situasi ini tampak jelas di SDN 13 Gresik. Di wilayah dengan populasi sekitar 4.000 jiwa, terdapat banyak anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan inklusi. Namun sekolah hanya dapat menerima lima siswa baru ABK setiap tahun.
“Kenapa hanya lima? Karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi problem sosial yang nyata,” ujar putri KH Masykur Hasyim itu, dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).
Tidak sedikit orang tua yang akhirnya kesulitan mencari sekolah alternatif, sebab rujukan inklusi di Gresik masih sangat terbatas.
Masalah lain yang dibahas adalah penempatan sekolah inklusi yang masih berbasis kewilayahan terbatas, bukan berbasis kecamatan.
Akibatnya, banyak orang tua yang harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah rujukan.
“Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu. Atau jika seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi,” jelas Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI 2025 itu menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Saya berharap berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, memberikan perhatian khusus bagi penguatan sekolah inklusi,” jelasnya.
Ning Lia mendorong Penambahan anggaran BOS khusus pendidikan inklusi. Alokasi anggaran tambahan bagi sekolah inklusi yang melayani dua model pendidikan. Hingga, Pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan untuk pemerataan akses.
“Sekolah inklusi harus tumbuh secara baik. Mereka telah memberikan pelayanan yang luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” pungkasnya.
Editor : Diday Rosadi
