Oleh: Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
GELOMBANG demonstrasi yang melanda negeri ini akhir-akhir ini sesungguhnya menjadi cermin besar atas luka sosial bangsa. Demonstrasi yang pada mulanya lahir dari aspirasi mulia—menyuarakan keresahan rakyat—ternodai oleh aksi anarkis, perusakan, bahkan penjarahan.
Salah satu pemicunya ialah sikap sebagian pejabat publik yang gagal menjaga ucapan. Alih-alih menyejukkan hati, kata-kata mereka justru menyakitkan dan merendahkan rakyat.
Bahkan jauh sebelum demonstrasi ini berlangsung, media sosial telah ramai oleh cuplikan pernyataan pejabat yang seolah menantang rakyat, mentertawakan, atau merendahkan mereka yang tengah berjuang menyampaikan aspirasi.
Padahal suara rakyat semestinya menjadi pengingat agar pejabat berbenah, tampil lebih berwibawa, dan berempati. Tak heran bila berkembang narasi publik bahwa bangsa ini salah memilih pemimpin—khususnya wakil rakyat di parlemen.
Presiden pun tak luput dari sorotan. Banyak yang menilai presiden salah memilih menteri. Mereka yang diangkat tidak menunjukkan logika kebangsaan sebagaimana harapan rakyat, yakni pejabat publik adalah pelayan rakyat.
Wajar bila muncul kesimpulan keras bahwa rakyat juga salah dalam memilih paket kepemimpinan nasional. Sebagian bahkan melabeli presiden dengan sebutan merendahkan, dari “boneka” hingga “tidak tegas.”
Narasi semacam ini semakin menemukan pembenaran ketika kebijakan pemerintah tampak lebih berpihak pada elit, bukan rakyat kecil.
Contohnya, kenaikan tunjangan dan fasilitas pejabat yang disambut dengan ekspresi kegembiraan di ruang publik, atau pemberian penghargaan kepada figur-figur yang justru dianggap tidak layak oleh rakyat.
Semua itu menumbuhkan keprihatinan yang lambat laun berubah menjadi kemarahan demokratis. Demonstrasi mahasiswa dan elemen rakyat sesungguhnya merupakan ruang terbuka agar birokrasi segera berbenah.
Teriakan “bubarkan DPR” ibarat penawaran harga tinggi dalam sebuah transaksi—pesan keras bahwa ada sesuatu yang salah dan harus segera diperbaiki. Sayangnya, sinyal semacam ini kerap tak ditangkap oleh elit politik.
Pejabat yang Merasa Dirinya Negara
Inilah krisis akhlqul karmah yang nyata. Sebagian pejabat publik—baik eksekutif, legislatif, maupun aparat keamanan—sering tampil dengan ego berlebihan, seolah merekalah negara itu sendiri.
Ucapan mereka bukan lagi menenteramkan, melainkan menambah luka, memperlebar jarak, bahkan memicu kemarahan rakyat.
Padahal Rasulullah SAW mencontohkan kepemimpinan yang penuh empati dan kelembutan. Beliau bersabda: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian.” (HR. Muslim). Kepemimpinan berakhlak adalah kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, bukan yang meninggikan diri di hadapan mereka.
Demikian pula aparat keamanan, seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom. Tugas mereka menjaga keselamatan rakyat, bukan mencari-cari kesalahan. Sayangnya, cara-cara represif masih sering muncul, yang justru menimbulkan korban jiwa sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik.
Akhlak dalam Menyuarakan Aspirasi
Namun refleksi ini tidak berhenti pada pejabat publik saja. Rakyat pun dituntut menjaga akhlak dalam menyampaikan aspirasi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amar ma’ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan merusak.
Demonstrasi adalah hak demokratis, tetapi ketika berubah menjadi anarki, merusak fasilitas umum, atau bahkan menelan korban yang tidak bersalah, maka hilanglah nilai mulia dari perjuangan itu sendiri.
Lebih menyedihkan, selalu ada oknum yang menunggangi momentum ini untuk kepentingan gelap. Mereka inilah yang mengubah demonstrasi menjadi kerusuhan.
Refleksi Bersama
Bangsa ini mesti jujur bercermin:
1. Pejabat publik wajib kembali pada akhlqul karmah—berbahasa santun, berempati pada rakyat, dan rendah hati dalam memimpin. Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa.
2. Aparat keamanan harus ingat, mereka adalah pelindung rakyat, bukan penguasa rakyat. Tugas mereka mengamankan, bukan menakut-nakuti.
3. Rakyat perlu menjaga akhlak dalam menyampaikan aspirasi. Suara damai akan lebih bermakna daripada kemarahan yang merusak.
4. Kita semua wajib waspada terhadap provokator dan penunggang gelap yang sengaja memperkeruh suasana.
Penutup
Sesungguhnya krisis yang kita hadapi hari ini adalah krisis akhlak. Ketika akhlqul karmah hilang dari pejabat, aparat, bahkan rakyat, maka yang lahir hanyalah ketegangan, ketidakpercayaan, dan kerusuhan.
Rasulullah SAW mengingatkan: “Tidaklah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia.” (HR. Tirmidzi).
Karenanya, momentum ini harus kita jadikan refleksi nasional untuk mengembalikan akhlqul karmah sebagai fondasi kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.
Tanpa akhlak, negara sebesar apa pun akan rapuh. Dengan akhlak, insya Allah bangsa ini akan kembali kokoh dan bermartabat.
Editor : Alim Perdana
