SURABAYA - Sengketa kepemilikan lahan di kawasan Tambak Langon dan Tambak Osowilangun, Surabaya, kembali memanas. Puluhan orang yang mengatasnamakan ahli waris keluarga almarhum Haji Abdurrahman memblokade akses kendaraan menuju lahan seluas belasan hektare, Rabu, 18 November 2026.
Aksi tersebut berdampak terhadap aktivitas sejumlah perusahaan yang menyewa lahan, terutama kendaraan operasional dan angkutan logistik. Massa hanya memperbolehkan truk dari dalam kawasan keluar, sedangkan kendaraan dari luar tidak diizinkan masuk.
Baca juga: Lebih dari 20 Tahun, 3 Perempuan Petani Perjuangkan Hak Tanah: Kisah Keteguhan dan Harapan
Di tengah aksi tersebut, pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan membantah tudingan ahli waris. Melalui kuasa hukumnya dari PH Law Office, Lidyaningsih Tanoto menegaskan bahwa kepemilikan tanah didukung dokumen perolehan melalui lelang negara dan sejumlah bukti hukum.
Partner PH Law Office, Yudanto Ramadon, menjelaskan bahwa kliennya memperoleh lahan yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27 melalui Risalah Lelang Kantor Lelang Negara Nomor 492/1995-1996 tertanggal 6 Desember 1995.
Proses tersebut kemudian berlanjut dengan penerbitan SHM Nomor 155 dan 156 atas nama Lidyaningsih pada 1996.
"Perolehan hak klien kami murni melalui mekanisme lelang negara, bukan transaksi jual beli langsung dengan pihak yang mengaku memiliki hubungan dengan tanah pada masa lalu," kata Yudanto dalam keterangan tertulis.
Dia juga menyinggung riwayat gugatan tata usaha negara yang pernah bergulir terkait sertifikat tersebut.
Menurut Yudanto, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya melalui Putusan Nomor 155/B/2015/PT.TUN.SBY membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 42 K/TUN/2016 pada 14 April 2016. Yudanto menegaskan, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang membatalkan SHM Nomor 155 dan 156 atas nama Lidyaningsih.
Selain risalah lelang dan putusan pengadilan, pihak Lidyaningsih juga mengacu pada Akta Pernyataan Nomor 13 yang dibuat di hadapan notaris di Surabaya pada 15 Februari 2008.
Menurut Yudanto, akta tersebut memuat kesepakatan penyelesaian sengketa sekaligus komitmen para pihak untuk tidak mengajukan tuntutan kembali. Dalam kesepakatan itu juga disebutkan pembayaran kompensasi sebesar Rp 400 juta.
"Kesepakatan resmi sudah dibuat dan pembayaran pun telah diterima, sehingga seluruh pihak sepatutnya menghormati perjanjian hukum," ujarnya.
Yudanto menyatakan pihaknya terbuka terhadap klarifikasi melalui jalur resmi. Namun, langkah hukum disiapkan apabila terdapat tindakan sepihak yang mengganggu aktivitas maupun hak ekonomi kliennya.
Sementara itu, perwakilan delapan ahli waris keluarga Haji Abdurrahman, Muhammad Sholahuddin, menyebut blokade tersebut sebagai bentuk protes atas belum dilaksanakannya rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Keluarga ahli waris mengklaim tanah yang disengketakan merupakan warisan orang tua mereka dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak lain.
"Kami menghentikan seluruh aktivitas di lokasi sampai rekomendasi kementerian dijalankan. Kegiatan apa pun yang berdiri di atas alas hukum cacat, otomatis statusnya ilegal," terang Sholahuddin.
Baca juga: Warga Menur Pumpungan, Surabaya Bahagia Terima Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL
Dia menyebut konflik agraria di kawasan Tambak Langon dan Tambak Osowilangun telah berlangsung sejak 1989.
Perselisihan mencapai puncak pada 2015 ketika keluarga mengaku terusir dari lahan tambak yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Setelah ditinggalkan, lahan tersebut disebut diuruk dan disewakan kepada sejumlah pengusaha oleh pihak yang mereka sebut sebagai lawan sengketa, Tedy Gunawan.
Perjuangan ahli waris kemudian berlanjut melalui sejumlah jalur hukum dan koordinasi dengan instansi pemerintah. Keluarga mengklaim telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Masalah Tanah pada 2018, yang kembali diperkuat pada 2019.
Rekomendasi tersebut, menurut mereka, memuat perintah pembatalan sertifikat milik pihak lawan sengketa dan pengembalian hak atas tanah kepada delapan ahli waris, yakni Haji Ahmad Rosyidi, Muhammad Sholahuddin, Muhammad Amin, Mubarok, Yusuf, Syifa, Nailul Inayah, dan Lilis Sa'adah.
Namun, Sholahuddin menilai tindak lanjut rekomendasi tersebut berjalan lambat. Dokumen kementerian itu baru diterima keluarga pada 2023, meskipun permohonan pembatalan sertifikat telah diajukan melalui BPN Surabaya sejak 2019.
"Sejak rekomendasi terbit pada 2018 hingga kami menemui langsung Dirjen pada Agustus 2026 kemarin, belum ada eksekusi nyata. Kami merasa terus dipingpong birokrasi," paparnya.
Ahli waris juga mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat yang diklaim pihak lawan sengketa. Mereka mengaku memiliki sejumlah dokumen pendukung dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB).
Bukti yang disampaikan antara lain hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, keterangan seseorang yang disebut mengakui pemalsuan di hadapan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur, serta surat dari Notaris Abdul Kohar.
Dalam surat tersebut, notaris menyatakan tidak pernah menerbitkan akta jual beli atas tanah yang dipersoalkan. Dia juga membantah keaslian tanda tangan, kop surat, dan stempel yang tercantum dalam dokumen.
Sholahuddin turut mempersoalkan penerbitan sertifikat baru ketika, menurut klaim ahli waris, telah terdapat catatan blokir pada objek tanah. Dia juga meluruskan anggapan mengenai putusan PTUN yang disebut memenangkan Tedy Gunawan.
Menurutnya, putusan hingga tingkat kasasi hanya menguji aspek administrasi penerbitan sertifikat, bukan menentukan pihak yang berhak atas tanah berdasarkan riwayat kepemilikan.
Di tengah sengketa yang belum menemukan penyelesaian, aktivitas sejumlah perusahaan penyewa lahan terancam terganggu.
Meski demikian, Sholahuddin memastikan aksi blokade dilakukan secara damai dan tidak disertai perusakan fasilitas perusahaan.
Dia bahkan membuka peluang dialog dengan para pelaku usaha yang selama ini menyewa lahan. Menurutnya, perusahaan tetap dapat melanjutkan aktivitas melalui pembaruan kontrak bersama pihak yang mereka klaim sebagai pemilik sah.
"Para penyewa kemungkinan besar tidak tahu duduk perkara sengketa tanah. Kami siap berdialog mencari solusi agar usaha mereka tidak mati, asalkan kontrak kerja sama diperbarui dengan ahli waris," pungkasnya.
Editor : Alim Perdana