SURABAYA – Hilirisasi sumber daya alam dan penguatan konektivitas transportasi menjadi dua aspek yang perlu dikawal dalam pembangunan industri di Jawa Timur.
Integrasi transportasi publik dengan kawasan industri dinilai berperan dalam mendukung mobilitas tenaga kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi antardaerah.
Baca juga: Senator Lia Istifhama Ajak Gen Z Tak Baper tapi Berperan dalam Politik
Hal tersebut disampaikan akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Hendra Sukmana, dalam diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur” yang digelar Gerakan Masyarakat Madani (GMM) di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).
Diskusi tersebut membahas arah kebijakan hilirisasi dan pembangunan industri dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk peluang serta tantangan implementasinya di Jawa Timur.
Hendra menilai hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut perlu dikawal secara konsisten agar pengolahan sumber daya alam menghasilkan nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil.
“Saya memandang hilirisasi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia,” kata Hendra.
Ia menambahkan, pengembangan industri pengolahan perlu diikuti kebijakan yang memastikan kekayaan sumber daya alam Jawa Timur memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Konektivitas Transportasi Dukung Kawasan Industri
Selain hilirisasi, Hendra menilai integrasi transportasi publik dengan kawasan industri menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur.
Menurut dia, konektivitas antarkota dapat membantu mobilitas masyarakat, termasuk tenaga kerja, sekaligus memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi.
“Konektivitas antarkota memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi,” katanya.
Baca juga: BSN Dorong Akurasi Pengukuran untuk Perkuat Industri Nasional
Hendra menyebut Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, hingga Malang sebagai wilayah yang memiliki potensi pengembangan industri dan aktivitas ekonomi. Sementara, Madiun dinilai berpeluang memperkuat perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di wilayah barat Jawa Timur.
Dalam konteks tersebut, layanan bus Trans Jatim menjadi salah satu moda transportasi publik yang dapat mendukung mobilitas antardaerah. Namun, efektivitas konektivitas terhadap produktivitas industri dan kesejahteraan masyarakat tetap perlu diukur melalui data serta evaluasi pelaksanaan di lapangan.
GMM Dorong Pengawalan Kebijakan Hilirisasi
Narasumber lainnya, aktivis Gerakan Masyarakat Madani, Anton Cahyono, menilai arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita perlu didukung melalui pengawalan publik dan pelaksanaan yang konsisten.
Anton menyampaikan pandangan positif terhadap komitmen pemerintah dalam mengembangkan hilirisasi dan industri nasional.
“Kita harus percaya pada pemerintahan Prabowo yang sejauh ini sudah di lintasan dan berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan proses hilirisasi dan masa depan industri Indonesia. Dan ini sudah terlihat hasil kerja beliau selama ini,” kata Anton.
Baca juga: Dosen UNAIR Sebut Keanggotaan Indonesia pada BRICS Tidak Menguntungkan
Meski demikian, ia menilai pengembangan hilirisasi perlu ditopang pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Anton, pengembangan industri pengolahan diperlukan agar sumber daya alam tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Dengan pengembangan industri yang tepat, kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memperluas lapangan kerja,” tegasnya.
Anton menambahkan, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo tidak semata-mata ditujukan untuk mengidentifikasi kekurangan. Evaluasi juga diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang kritis dan solutif terhadap kebijakan pembangunan.
Melalui diskusi tersebut, GMM mengangkat pentingnya pengawalan kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri agar pelaksanaannya selaras dengan kebutuhan daerah.
Bagi Jawa Timur, tantangannya tidak hanya meningkatkan investasi dan kapasitas produksi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Editor : Amal Jaelani