GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendorong kolaborasi antardesa untuk membangun kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar ekspor.
Langkah ini menjadi strategi untuk menggerakkan perekonomian desa di tengah penurunan kemampuan fiskal pada 2026.
Salah satu upaya yang mulai direalisasikan adalah pembentukan Kawasan Perdesaan Berbasis Tanaman Hias yang mencakup desa-desa di Kecamatan Kedamean, Wringinanom, dan Driyorejo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik, Abu Hasan, mengatakan pembentukan kawasan tersebut telah memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup).
Desa Banyuurip di Kecamatan Kedamean menjadi salah satu wilayah penghasil tanaman hias yang tergabung dalam kawasan tersebut.
“Alhamdulillah, Perbup-nya kini telah dirampungkan sehingga desa-desa yang merupakan penghasil tanaman hias seperti Desa Banyuurip di Kecamatan Kedamean dan desa-desa serupa di Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo telah tergabung dalam Kawasan Perdesaan Tanaman Hias,” kata Abu Hasan dalam kegiatan syukuran dan finalisasi penandatanganan berita acara Indeks Desa Kabupaten Gresik di ruang kerja Kepala Bappeda Gresik, Jumat (9/10/2026).
Menurut Abu Hasan, pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas lokal diharapkan memperkuat kerja sama antardesa sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah.
Upaya tersebut dilakukan setelah seluruh 330 desa di Kabupaten Gresik berhasil mempertahankan status Desa Mandiri berdasarkan survei Indeks Desa 2026. Status tersebut telah dicapai seluruh desa di Gresik sejak 2025.
Dana Desa Rp108,37 Miliar Tuntas Tersalurkan
Di tengah agenda penguatan ekonomi desa, Pemkab Gresik juga menuntaskan penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN untuk seluruh 330 desa di 18 kecamatan, termasuk wilayah Pulau Bawean.
Total Dana Desa dengan pagu Rp108.375.764.000 atau sekitar Rp108,37 miliar tersebut telah masuk ke rekening kas desa. Penyaluran terakhir dilakukan untuk Desa Banjaragung, Kecamatan Balongpanggang, pada tahap II, Selasa (6/10/2026).
Sementara itu, penyaluran tahap I telah diselesaikan beberapa bulan sebelumnya.
Abu Hasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran penyaluran Dana Desa, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappeda) Gresik dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
“Seluruh total pagu Dana Desa untuk 330 desa telah tuntas salur pada Selasa (6/10/2026) pekan ini. Terima kasih kami sampaikan. Ini semua berkat dukungan semua pihak, khususnya dorongan Bappeda Gresik dan TPP Gresik,” ujarnya.
Kepala Bappeda Gresik, Edi Hadisiswoyo, mengapresiasi tuntasnya penyaluran Dana Desa sekaligus keberhasilan seluruh desa mempertahankan status Mandiri.
Menurut Edi, capaian tersebut patut dipertahankan karena desa menghadapi tekanan fiskal pada 2026. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih inovatif dalam mengelola potensi lokal dan anggaran agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Prestasi ini sangat membanggakan. Di tengah kondisi fiskal untuk desa pada 2026 yang menurun tajam, desa-desa di Gresik masih tetap bekerja optimal. Apalagi kini sudah terbentuk Kawasan Perdesaan Komoditas Tanaman Hias di tiga kecamatan. Ini mesti menjadi pemicu dan pendorong desa-desa lainnya memperkuat kerja sama antardesa guna mendorong pergerakan ekonomi berbasis komoditas lokal yang sama,” kata Edi.
Ia berharap keberhasilan pembentukan kawasan tanaman hias dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk mengembangkan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
Komoditas Lokal Berpeluang Dikembangkan Menjadi Kawasan Ekonomi
Koordinator TPP Kabupaten Gresik, Yuristiatso Hidayat, menilai kolaborasi antara Pemkab Gresik, DPMD, Bappeda, dan tenaga pendamping desa menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan perdesaan.
Menurutnya, potensi desa di Gresik cukup beragam dan dapat dikembangkan melalui pendekatan kawasan. Kerja sama tersebut memungkinkan desa-desa dengan komoditas sejenis memperkuat produksi, pemasaran, dan akses terhadap pasar yang lebih luas.
“Alhamdulillah, 330 desa telah tuntas salur Dana Desa dengan pagu Rp108,37 miliar dan semua desa tetap berstatus Mandiri. Ini semua berkat kolaborasi erat Pemkab Gresik, Bappeda, dan DPMD. Tentunya tak lupa dukungan penuh Gus Yani dan Pak Wabup Alif agar desa-desa Gresik semakin berdaya,” ujar Yuris.
Ia berharap pembentukan kawasan perdesaan dengan komoditas unggulan dapat diperluas, terutama untuk produk yang memiliki peluang menembus pasar ekspor.
Sejumlah potensi yang dinilai dapat dikembangkan antara lain gula aren, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Komoditas tersebut dapat menjadi basis kerja sama beberapa desa untuk memperkuat rantai usaha dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
Yuris juga mendorong pengembangan kawasan tersebut selaras dengan agenda pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat.
Rembuk Warga untuk Perkuat Akses Transportasi dan Logistik
Selain pengembangan komoditas unggulan, TPP Gresik mendorong pelaksanaan rembuk warga desa sebagai ruang untuk menghimpun gagasan dan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, khususnya terkait akses transportasi dan logistik.
Menurut Yuris, akses transportasi yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung distribusi produk desa. Karena itu, persoalan konektivitas perlu dibahas bersama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan terkait.
Ia mencontohkan kebutuhan akses kereta api yang lebih memadai bagi Kabupaten Gresik serta alternatif jalur transportasi laut menuju Pulau Bawean.
“Ada banyak kendala transportasi darat terkait kereta api, misalnya Gresik belum punya stasiun skala kabupaten atau level pertama yang bisa disinggahi KA premium dan eksekutif. Selain itu, transportasi ke Pulau Bawean perlu lebih banyak alternatif pelabuhan, tidak hanya dari Paciran, tetapi bisa juga dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk angkutan kendaraan atau mobil,” kata Yuris.
Ia menilai rembuk warga dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan persoalan dan menyusun usulan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah sesuai kewenangannya.
Melalui penguatan kerja sama antardesa, pengembangan kawasan komoditas unggulan, serta peningkatan akses transportasi dan logistik, Pemkab Gresik diharapkan mampu mendorong desa tidak hanya mempertahankan status Mandiri, tetapi juga memperluas peluang usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Editor : Amal Jaelani