Ayojatim.com - Wacana majunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam bursa calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU mendatang memicu panggung politik nahdliyin memanas.
Langkah ini dinilai sebagai manuver strategis mengamankan peta politik menuju 2029, terlebih dengan posisinya yang kini berada di lingkar dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Gus Yusuf : Muktamar ke-35 NU, Momentum Akhiri Konflik Internal
Dukungan untuk Menteri Koordinator itu terus mengalir dari sejumlah figur dan elemen. Da'i kawakan Gus Muwafiq hingga Aliansi Santri Gus Dur menilai kedekatan Cak Imin dengan Presiden Prabowo menjadi modal elektoral yang kuat.
Di sisi lain, Cak Imin juga gencar melempar sindiran terhadap kepemimpinan PBNU saat ini yang dinilainya mandek tanpa perubahan, sebuah psywar yang langsung direspons menohok oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Namun, langkah Cak Imin mengincar kursi tertinggi di Tanfidziyah PBNU diganjal tembok tebal aturan internal dan resistensi arus bawah.
Calon Ketua Umum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam secara tegas mengingatkan bahwa Cak Imin wajib menanggalkan jabatannya di parpol jika serius ingin bertarung di Muktamar.
"Kalau mau maju PBNU, ya harus mundur dulu dari PKB. Jangan dicampuradukkan," tegas sinyal yang menguat dari jajaran kiai dan pengurus daerah.
Baca juga: Relawan LDII Buka Posko Kesehatan dan Bagikan Ribuan Air Mineral di Muktamar NU ke 35
Secara regulasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU hasil Muktamar ke-34 secara eksplisit melarang Pengurus Harian PBNU merangkap jabatan sebagai pengurus harian partai politik praktis.
Ketentuan ini mengunci rapat peluang siapa pun untuk memimpin PBNU sekaligus memegang kendali partai.
Di luar urusan regulasi, riak penolakan juga datang dari warga nahdliyin di akar rumput. Hasil riset Parameter Politik Indonesia pada Agustus 2026 mencatat sebanyak 65,8 persen warga NU menginginkan organisasi keagamaan terbesar ini menjaga jarak dari politik praktis.
Bahkan, 76,1 persen responden mendesak PBNU fokus mengurus umat, pendidikan, dan keagamaan.
Baca juga: KH Miftachul Akhyar Dinilai Figur Tepat Jaga Marwah Syuriyah di Abad Kedua NU
Pertanyaan mendasar kini tertuju pada integritas Khittah 1926. Akankah jam'iyyah yang dilahirkan para muassis lewat darah dan Resolusi Jihad ini rela diseret kembali ke pusaran kepentingan kursi 2029?
Satu hal yang pasti: secara aturan dan etika jam'iyyah, NU tidak mungkin dipimpin oleh ketua umum partai politik aktif.
Pilihan bagi Cak Imin hanya satu, melepas baju parpol demi Khittah, atau tetap memegang kendali PKB dan mengubur mimpinya memimpin PBNU.
Editor : Zain Ahmad