JAKARTA — Polemik mengenai perubahan tingkat representasi Indonesia pada prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menunjukkan tantangan baru diplomasi Indonesia di era digital.
Persoalan utamanya dinilai bukan terletak pada benar atau salahnya keputusan pemerintah, melainkan pada kemampuan negara membangun narasi strategis atas kebijakan luar negerinya.
Analis Eurasia di Menteng Kleb, Fauzan Luthsa, menilai dinamika tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi publik kini telah menjadi bagian dari diplomasi itu sendiri.
Menurutnya, perubahan keputusan pemerintah dari semula hanya mengirim Duta Besar RI di Teheran menjadi mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani membuat perhatian publik bergeser dari substansi hubungan Indonesia-Iran menuju proses pengambilan keputusan pemerintah.
"Dalam era digital, kebijakan luar negeri tidak lagi cukup hanya diambil dengan benar.
Negara juga harus menjadi pihak pertama yang menjelaskan mengapa keputusan itu diambil. Ketika ruang informasi dibiarkan kosong, ruang tersebut akan segera diisi oleh spekulasi dan tafsir pihak lain," ujarnya.
Ia menilai perkembangan tersebut mencerminkan perubahan karakter diplomasi global.
Jika pada masa lalu diplomasi lebih banyak berlangsung di ruang tertutup antarpemerintah, kini setiap keputusan luar negeri langsung diperdebatkan di ruang publik dan media sosial.
Akibatnya, efektivitas diplomasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas negosiasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola persepsi publik.
Fauzan mengatakan tantangan politik luar negeri Indonesia saat ini bukan lagi mempertahankan doktrin bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi nasional.
Tantangan yang lebih mendesak adalah menerjemahkan doktrin tersebut ke dalam kebijakan yang konsisten, komunikatif, dan mudah dipahami oleh publik maupun mitra internasional.
Ia juga menilai komunikasi kebijakan luar negeri tidak dapat lagi diposisikan sekadar sebagai fungsi kehumasan setelah keputusan diambil.
Dalam lingkungan geopolitik yang semakin kompleks, penjelasan mengenai kerangka berpikir pemerintah justru menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia.
"Persoalan utamanya bukan sekadar munculnya kritik. Yang lebih penting adalah negara tidak boleh kehilangan kendali atas narasi kebijakan luar negerinya sendiri. Dalam era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada diplomasi, persepsi publik ikut menentukan efektivitas sebuah kebijakan luar negeri," katanya.
Ia menilai polemik tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi cara pemerintah mengomunikasikan kebijakan luar negeri.
Menurutnya, diplomasi modern tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan negosiasi antarpemerintah, tetapi juga dari kemampuan negara membangun kepercayaan publik melalui narasi yang konsisten, tepat waktu, dan mudah dipahami.
Editor : Diday Rosadi