SURABAYA, AYOJATIM.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pencanangan dilakukan dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan mengusung tema "Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera" dan dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Forum tersebut menjadi ajang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem investasi yang semakin kondusif. Sejumlah langkah strategis terus didorong, mulai dari harmonisasi tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO), hingga peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur. Menurutnya, pencanangan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal penyediaan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan.
"Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum menghadirkan data ekonomi berkualitas yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah," ujarnya.
Nashrul mengungkapkan, berdasarkan hasil pemutakhiran Statistical Business Register (SBR) 2026, jumlah usaha di Jawa Timur mencapai sekitar 5,09 juta unit. Angka tersebut meningkat 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi 2016.
Meski demikian, pemerintah tidak hanya membutuhkan data jumlah usaha. Informasi mengenai karakteristik pelaku usaha, sektor unggulan, tingkat adopsi teknologi digital, hingga tantangan yang dihadapi dunia usaha juga dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian Indonesia, termasuk kondisi ekonomi di Jawa Timur. Data tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), memperkuat UMKM, meningkatkan daya tarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensi berkembang.
Ia menambahkan, pelaksanaan sensus kali ini semakin penting karena dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan besar pada struktur ekonomi, terutama akibat pesatnya perkembangan ekonomi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta munculnya berbagai model bisnis baru.
Karena itu, pemerintah memerlukan data yang mutakhir agar kebijakan yang diambil mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi di masa depan.
Dalam sambutannya, Nashrul juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, perguruan tinggi, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sensus membutuhkan partisipasi semua pihak karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Nashrul mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
"Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran, dan dari kebijakan yang tepat sasaran akan lahir pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat," katanya.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap tersedianya data ekonomi yang semakin berkualitas untuk mendukung kebijakan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia.
Editor : Amal Jaelani