MADIUN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Erni Sri Handayani Hari Wuryanto.
Erni dilantik untuk masa jabatan 2025-2030 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (10/3/2025).
Baca juga: Tradisi Kupatan, Mas Wagub Emil dan Arumi Open House di Kediaman Pribadi Jl. Wahid Hasyim Trenggalek
Acara ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto selaku Ketua Pembina TP PKK, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Penjabat Ketua TP PKK Kab. Madiun 2023-2025 Evi Martiani Tontro Pahlawanto, Sekretaris Daerah Kab. Madiun, Kepala Perangkat Daerah Kab. Madiun, serta para kader PKK kecamatan, kelurahan dan desa seluruh Kabupaten Madiun.
Dalam sambutannya, Arumi Bachsin menyampaikan apresiasi atas dedikasi TP PKK Kab. Madiun dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan berbagai program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Gubernur Khofifah Bersama Keluarga Shalat Ied di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya
“PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Untuk itu, saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan OPD, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya adalah kunci utama keberhasilan program kita,” ujar Arumi.
Istri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak itu juga menekankan bahwa inovasi harus menjadi bagian dari setiap program yang dijalankan.
“Kita harus berani berinovasi. Cara-cara lama yang tidak efektif harus kita tinggalkan. PKK harus mampu menghadirkan solusi baru yang lebih adaptif, terutama dalam era digital seperti sekarang,” tuturnya.
Baca juga: Mas Wagub Emil Berangkatkan 3120 Peserta Mudik Bareng Gratis Pemprov Jatim 2025 di TMII Jakarta
Lebih lanjut, Arumi juga menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, program PKK akan difokuskan pada penguatan kelembagaan dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan.
Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, administrasi, serta tata kelola organisasi yang lebih profesional dan transparan.
Editor : Diday Rosadi