HYDERABAD, INDIA — BRICS Trade Union Forum (TUF) ke-15 yang diselenggarakan di Hyderabad, India, secara resmi telah ditutup 16 Juli 2026. Agenda itu berlangsung selama tiga hari yang intensif.
Mengusung tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability", forum ini menjadi wadah strategis bagi perwakilan serikat pekerja nasional dari negara-negara BRICS untuk merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan di tengah transformasi global yang sangat cepat.
Delegasi Indonesia dari KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) AGN, turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian forum ini.
Dalam sesi diskusi kritis mengenai masa depan dunia kerja, delegasi Indonesia melalui William Yani Wea, terlibat secara substantif untuk mengawal isu-isu strategis, mulai dari tantangan otomatisasi hingga perlindungan hak-hak pekerja di era kecerdasan buatan (AI).
"Keterlibatan KSPSI AGN dalam perumusan menjadi motor penggerak bagi aspirasi Indonesia untuk memastikan inovasi teknologi dibarengi dengan inovasi hukum dan sosial," kata William Yani dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Willy itu, sesuai tema Konferensi Tingkat Tinggi Brics untuk Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan. Maka Forum harus ini memberikan kesempatan berharga untuk mewujudkan kemajuan transformatif di dunia kerja.
Willy mengatakan, masa depan pekerjaan harus inklusif, adil, dan bermanfaat bagi semua. Menurutnya, ini momentum agar serikat pekerja harus memiliki peran kelembagaan dalam mekanisme tata kelola dan proses pengambilan keputusan BRICS.
"Dialog sosial yang bermakna dan kerja sama tripartit yang efektif sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan standar hidup bagi kaum pekerja," tandas Willy.
Ditha Julieta delegasi Indonesia lainnya menegaskan serikat pekerja harus memiliki peran sentral dalam setiap proses pengambilan kebijakan.Dalam pandangan delegasi Indonesia tersebut, pelibatan aktif pekerja dalam perancangan kebijakan pengembangan keterampilan adalah mutlak.
Karena kebijakan yang disusun bersama dengan pekerja akan jauh lebih efektif daripada kebijakan yang dirancang tanpa melibatkan aspirasi pekerja itu sendiri.
"Komitmen solid dari seluruh delegasi Indonesia, termasuk partisipasi Anda dalam forum ini, semakin mempertegas posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di tingkat internasional," ujar Ditha.
Baca juga: Delegasi KSPSI AGN Bawa Kabar Gembira untuk Ojol, ILC 114 Sahkan Payung Hukum Pekerja Platform
Menutup rangkaian acara, delegasi Indonesia menegaskan bahwa solidaritas antar-serikat pekerja BRICS adalah kunci dalam menghadapi tantangan global seperti otomatisasi dan krisis iklim.
"Dengan semangat kolaborasi, KSPSI AGN berkomitmen untuk terus membawa aspirasi pekerja Indonesia ke panggung internasional demi keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata," pungkas Ditha.
BRICS Trade Union Forum ke-15 menghasilkan Tujuh Poin Utama Deklarasi Strategis. Hasil dari forum ini dituangkan dalam Deklarasi Komprehensif yang menyoroti urgensi perlindungan pekerja di tengah disrupsi teknologi. Para delegasi menyepakati tujuh poin krusial sebagai fondasi masa depan dunia kerja, yakni :
1. Implementasi Pekerjaan Layak di Platform Ekonomi: Forum mendesak pemerintah negara-negara BRICS untuk segera mengintegrasikan Konvensi ILO 2026 tentang Pekerjaan Layak di Platform Ekonomi ke dalam legislasi nasional guna memberikan perlindungan hukum, hak berorganisasi, dan jaminan sosial bagi pekerja digital.
2. Transformasi AI yang Berpusat pada Manusia: Menegaskan bahwa teknologi dan AI harus berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas manusia (human capacity) dan produktivitas. Keputusan krusial seperti evaluasi kinerja atau PHK tidak boleh sepenuhnya didasarkan pada algoritma tanpa adanya pengawasan manusia yang efektif.
Baca juga: Memilih Tetap di Luar Pemerintahan, SP IMPPI Jatim Apresiasi Sikap Presiden Buruh Andi Gani Nena Wea
3. Pengembangan Keterampilan Melalui Lifelong Learning: Forum menekankan bahwa pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) harus menjadi keterampilan dasar bagi pekerja masa depan untuk mencegah pengangguran akibat transisi industri.
4. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: Komitmen kuat untuk menghapus hambatan struktural bagi perempuan, termasuk kesenjangan upah dan kekerasan di tempat kerja, serta memastikan integrasi indikator sensitif-perawatan (care-sensitive indicators) dalam kebijakan makroekonomi.
5. Perlindungan Sosial Universal: Seruan untuk memperluas cakupan jaminan sosial yang adil bagi seluruh kategori pekerja, termasuk pekerja informal, pekerja migran, dan pekerja sektor non-standar, dengan prinsip portabilitas hak-hak sosial lintas yurisdiksi.
6. Just Transition (Transisi Adil) yang Berkelanjutan: Memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja maupun komunitas lokal, dengan melibatkan serikat pekerja dalam desain kebijakan lingkungan.
7. Institusionalisasi Dialog Sosial dalam Tata Kelola BRICS: Menuntut adanya mekanisme dialog permanen dan formal antara serikat pekerja dengan BRICS untuk memastikan suara pekerja selalu diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan sosial tingkat tinggi.
Editor : Diday Rosadi