Oleh: Ulul Albab
Akademisi Administrasi Publik
Pengajar Pendidikan Anti Korupsi
Ketua ICMI Jawa Timur
Catatan Serial
Baca juga: Skandal MBG, Pakar ICMI Ingatkan Bahaya Pembajakan Kebijakan
Artikel ini merupakan bagian dari Serial NPSIS (National Public Spending Intelligence System), sebuah rangkaian tulisan yang berangkat dari kegelisahan sederhana namun mendasar: mengapa berbagai persoalan tata kelola publik, kebocoran anggaran, dan penyimpangan program sering baru diketahui setelah kerugian terjadi?
Melalui serial ini, penulis mengajak pembaca menelusuri berbagai pertanyaan, refleksi, dan kemungkinan solusi mengenai masa depan tata kelola negara di era data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan transformasi digital.
Serial ini dimulai dari kegelisahan tentang amanah rakyat yang harus dijaga dengan lebih baik. Pada setiap episode/seri akan mengajak pembaca berpikir bersama: bagaimana membangun negara yang lebih cerdas, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih mampu melihat risiko sebelum berubah menjadi masalah.
Semoga serial sederhana ini dapat menjadi ruang diskusi, refleksi, dan ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola publik yang semakin baik bagi Indonesia.
- Ulul Albab -
Setiap kali kasus korupsi besar terungkap, saya selalu memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa negara selalu mengetahui semuanya setelah kejadian terjadi? Uang sudah hilang. Kerugian sudah terjadi. Proyek sudah bermasalah. Baru kemudian pengawasan datang, audit dilakukan, dan penyelidikan dimulai.
Baca juga: Miftah Rizaq dan Kerinduan Kita pada Ketulusan Sosial
Pertanyaan ini terus mengganggu pikiran saya. Bukankah seharusnya negara bisa mengetahui lebih awal? Bayangkan jika seorang dokter baru mengetahui penyakit pasien setelah kondisinya kritis, padahal pasien tersebut setiap hari ada di depan mata dokter tersebut. Tentu kita akan bertanya: mengapa tidak terdeteksi sejak dini?
Anehnya, dalam tata kelola publik, kondisi seperti itu sering dianggap biasa. Kita berulang kali menyaksikan pola yang hampir sama. Masalah muncul. Kerugian terjadi. Publik marah. Lalu negara bergerak. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menyelesaikan masalah setelah terjadi, tetapi kemampuan mengenali gejalanya sebelum membesar.
Di era ketika transaksi keuangan dapat dipantau secara digital, perilaku konsumen dapat dibaca secara real-time, bahkan cuaca dapat diprediksi beberapa hari sebelumnya, mengapa tata kelola uang rakyat masih sering bergantung pada mekanisme yang bekerja setelah kejadian?
Saya tidak sedang menyalahkan siapa pun. Saya hanya mengajak kita semua berpikir. Mungkin sudah saatnya kita mulai menggeser cara pandang. Dari sekadar mencari kesalahan setelah terjadi, menjadi membangun kemampuan melihat risiko sebelum menjadi masalah. Dari pengawasan yang reaktif, menuju tata kelola yang lebih antisipatif.
Baca juga: Kapan Sebaiknya Kita Berdoa Saat Hari Arafah?
Karena sesungguhnya setiap rupiah yang hilang itu bukan sekedar angka. Di dalamnya ada harapan rakyat. Ada sekolah yang belum dibangun. Ada jalan yang belum selesai. Ada pelayanan publik yang tertunda. Dan ada masa depan yang ikut dipertaruhkan.
Maka pertanyaannya tetap sama: Mengapa negara selalu terlambat?
Editor : Alim Perdana