SURABAYA - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah menanggung akomodasi Jemaah Haji mulai dari Kabupaten/Kota ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI.
Biaya akomodasi ditanggung kolaborasi antara Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Tentu kebijakan ini meringankan beban para tamu Allah tersebut.
Baca juga: Pemprov Sambut Baik Rencana Pelaksanaan DAM di Tanah Air, Dorong PT JGU Implementasikan di Jatim
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri memuji kebijakan Pemprov Jatim itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Jatim dan Asrama Haji Sukolilo.
"Jelas kebijakan ini meringankan calon jemaah haji. Bahkan Embarkasi Surabaya ini juga melayani jemaah yang berasal dari NTT," kata politikus PDI Perjuangan itu, Rabu (22/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Abidin menjelaskan, jika upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam hal pemberangkatan jemaah haji ini patut di apresiasi oleh semua pihak.
"Terlebih, Embarkasi Haji Surabaya akan memberangkatkan sekitar 44.185 jama'ah," ujar Abidin.
Untuk diketahui, mulai tanggal 22 April 2026, kloter pertama calon jemaah haji 2026 diberangkatkan. Operasional penerbangan berlangsung hingga 10 Mei 2026. Embarkasi Surabaya melayani jemaah haji yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
Editor : Diday Rosadi