Oleh: Ulul Albab
Warga NU sejak dalam kandungan
Mantan Rektor Unitomo 2007-2013
TERNYATA PBNU pernah mempunyai “utang” kepada Presiden Prabowo Subianto. Utang itu dilunasi pada penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Senin, 31 Agustus 2026. Tenang. Bukan utang uang. Bukan pula utang proyek atau utang politik.
Baca juga: Kepemimpinan Teduh dan Mandiri, Harapan Baru Nahdlatul Ulama di Bawah Gus Kikin
Utang yang dimaksud adalah janji memberikan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama—Kartanu—kepada Prabowo. Ketika membuka muktamar, Presiden berkelakar kepada Gus Yahya bahwa dirinya sudah lama dijanjikan akan diberi kartu anggota NU, tetapi belum juga menerimanya.
Menurut Prabowo, janji tersebut masih menjadi “utang”.
Pada acara penutupan, Kartanu itu akhirnya diserahkan. Bukan kartu biasa. Di dalamnya tertulis bahwa Prabowo diterima sebagai anggota NU seumur hidup. Presiden menyambutnya sebagai kehormatan besar.
Secara sosial, peristiwa itu dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan NU kepada kepala negara. Hubungan NU dan pemerintah memang tidak harus dibangun dalam suasana saling mencurigai. Negara memerlukan dukungan masyarakat sipil, sedangkan NU membutuhkan ruang kerja sama untuk memperjuangkan pendidikan pesantren, kesejahteraan guru ngaji, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan kemaslahatan umat.
Kartanu sebagai Modal Simbolik
Dalam politik, simbol tidak pernah benar-benar netral. Sebuah kartu anggota mungkin tidak mempunyai kewenangan hukum, tetapi dapat menghasilkan legitimasi sosial yang sangat besar.
Prabowo kini tidak hanya dapat mengatakan dirinya dekat dengan NU. Ia dapat menyatakan telah diterima sebagai anggota NU seumur hidup. Bagi seorang presiden dan tokoh politik, status semacam itu tentu mempunyai nilai komunikasi politik yang tinggi.
Prabowo memang mengaku memiliki kedekatan emosional dan historis dengan lingkungan NU. Ia pernah bertetangga dengan keluarga Gus Dur ketika kecil dan menyebut garis keluarga dari neneknya mempunyai hubungan dengan tradisi NU. Ayahnya juga disebut memiliki hubungan baik dengan sejumlah tokoh NU.
Keterangan tersebut perlu dihormati. Namun, kedekatan personal dan hubungan keluarga tidak selalu sama dengan keterikatan kultural dan organisatoris.
Menjadi nahdliyin bukan hanya perkara merasa dekat dengan kiai. Tetapi semestinya dibentuk oleh proses panjang: belajar dalam tradisi pesantren, menjalankan amaliah, memahami fikrah, menjaga adab, mengikuti kaderisasi, serta berkhidmah kepada jamaah dan jam’iyah.
Kartanu dapat mencatat seseorang sebagai anggota. Namun, kartu tidak otomatis menciptakan sejarah pengabdian.
Mengapa Politisi Ingin Menjadi Keluarga NU?
Prabowo bukan satu-satunya tokoh politik yang ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga besar NU. Hampir setiap menjelang pemilu, politisi datang ke pesantren, bersilaturahmi kepada kiai, mengenakan sarung, berbicara tentang santri, dan berusaha menunjukkan kedekatan dengan warga nahdliyin.
Kita tidak perlu sinis terhadap semua kunjungan tersebut. Silaturahmi merupakan tradisi yang baik. Pemimpin negara memang seharusnya mendengarkan kiai dan masyarakat pesantren. Namun, kita juga tidak boleh naif.
NU mempunyai basis sosial yang sangat besar, jaringan pesantren yang luas, serta otoritas moral yang kuat. Kedekatan dengan NU dapat memberikan kepercayaan, legitimasi, dan keuntungan elektoral.
Karena itu, banyak politisi ingin masuk ke dalam imajinasi publik sebagai “keluarga NU”, meskipun hubungan mereka dengan tradisi, amaliah, dan perjuangan NU belum tentu mendalam.
Baca juga: Drama AHWA: Peraih Suara Terbanyak Tidak Harus Menjadi Rais Aam
Kita semua mesti paham bahwa yang dicari sebetulnya bukan kartu itu sendiri, tetapi makna politik yang melekat di belakangnya.
Di sinilah elite NU harus berhati-hati. Keramahan kepada pejabat jangan sampai membuat NU kehilangan kejernihan dalam membedakan silaturahmi, penghormatan kenegaraan, dan pemberian legitimasi politik.
Jangan Menciptakan Utang Baru
Utang simbolik PBNU kepada Prabowo memang telah dilunasi. Namun, jangan sampai pelunasannya justru menciptakan utang politik baru.
Pemberian Kartanu tidak boleh membuat pengurus NU merasa berkewajiban mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Status anggota seumur hidup juga tidak boleh berubah menjadi kartu bebas kritik.
NU boleh bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tidak boleh kehilangan jarak moral. NU harus cukup dekat agar aspirasinya didengar, tetapi cukup berjarak agar tetap mampu mengatakan bahwa kebijakan yang keliru adalah keliru.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menunjukkan kedekatannya dengan NU, pembuktiannya bukan terletak pada kartu anggota. Tetapi harus terlihat dalam kebijakan: perlindungan pesantren, peningkatan kesejahteraan guru ngaji, keberpihakan kepada petani dan nelayan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengurangan ketimpangan, serta penghormatan terhadap demokrasi. Keanggotaan seumur hidup seharusnya juga melahirkan tanggung jawab seumur hidup.
Ujian bagi Kepemimpinan Baru
Baca juga: KH Miftachul Akhyar Terpilih Kembali Sebagai Rais Aam PBNU, Berikut Rekam Jejaknya
Peristiwa ini terjadi pada saat PBNU memasuki kepemimpinan baru. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam dan Gus Kikin terpilih menjadi Ketua Umum PBNU.
Keduanya menghadapi ujian besar: menjaga hubungan produktif dengan negara tanpa membiarkan NU terserap ke dalam orbit kekuasaan.
Elite NU tidak boleh terpesona oleh kedekatan dengan presiden.
Foto bersama, undangan ke istana, pemberian penghargaan, dan akses kepada pejabat memang menyenangkan. Namun, semua itu dapat menjadi candu kelembagaan apabila membuat pengurus lebih sibuk mendekati pusat kekuasaan daripada melayani jamaah.
NU bukan stempel legitimasi pemerintah. NU juga bukan tempat politisi mencuci identitas agar terlihat lebih dekat dengan umat.
NU adalah organisasi ulama yang mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa.
NU dapat mendukung kebijakan yang baik, tetapi harus berani mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat—siapa pun presidennya.
Kartanu kepada Prabowo boleh menjadi simbol persahabatan dan penghormatan. Namun, makna akhirnya bergantung pada apa yang terjadi sesudahnya.
Jika kartu itu mendorong pemerintah semakin berpihak kepada pesantren dan masyarakat kecil, berarti kartu tersebut memperoleh makna substantif. Jika hanya digunakan sebagai simbol kedekatan politik, maka kartu tersebut tidak lebih dari selembar kartu yang dicetak dengan sangat istimewa.
Editor : Alim Perdana