SURABAYA - Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) menyatakan sikap tegas dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah darurat.
Langkah ini guna melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah dari imbas konflik bersenjata di kawasan tersebut
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum SP IMPPI, William Yani Wea menyikapi eskalasi keamanan di Timur Tengah yang saat ini berada dalam situasi konflik bersenjata. Kondisi mencekam itu menyusul konflik bersenjata dan saling melancarkan serangan udara antara Iran dengan dengan Israel yang didukung Amerika Serikat.
"PMI bukan sekadar penyumbang devisa. Mereka adalah warga negara yang keselamatannya dijamin konstitusi. Negara tidak boleh menunggu korban jatuh baru bergerak," tegas pria yang akrab disapa Willy itu, Senin (2/3/2026).
Kandidat Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mendesak pemerintah menyiapkan langkah-langkah tanggap proaktif. Diantaranya, aktivasi segera protokol evakuasi nasional melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan seluruh perwakilan RI di kawasan terdampak.
Berikutnya, pendataan real-time dan transparansi informasi kepada keluarga PMI. Kemudian jaminan perlindungan hak dan upah PMI, termasuk mencegah penelantaran oleh majikan dan koordinasi cepat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk skenario pemulangan dan reintegrasi.
"Dalam situasi perang, pekerja migran adalah kelompok paling rentan. Keterlambatan negara bisa berakibat fatal," ujar Willy.
Pemerhati kebijakan publik dan pemerintahan ini mengingatkan keselamatan PMI adalah ujian keberanian negara. Karena itu, jika pemerintah lambat bertindak, maka negara abai terhadap warganya sendiri. Karena itu, pihaknya tidak ingin evakuasi dilakukan setelah tragedi terjadi.
Seperti diketahui, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah mencapai satu juta orang. Mereka tersebar di UEA, Bahrain, Qatar, Kuwait, Mesir, Oman, Siprus, Yordania dan yang terbanyak Arab Saudi.
"SP IMPPI akan terus mengawal dan mendesak langkah konkret pemerintah. Negara harus hadir sekarang juga," kata putra tokoh buruh Internasional, Jacob Nua Wea tersebut.
Editor : Diday Rosadi